AMBON, LaskarMaluku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menggelar kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) pada Jumat (6/3) di ruang ULA Balai Kota Ambon.
Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dengan pemerintah daerah, termasuk para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ambon.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai keluhan, pertanyaan, serta harapan secara langsung kepada pemerintah.
Salah satu aspirasi disampaikan oleh warga bernama Nita terkait persoalan komite sekolah di salah satu sekolah di kawasan Nania.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon menjelaskan bahwa pihaknya telah mengecek langsung informasi tersebut kepada kepala sekolah dan guru terkait.
Ia menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi diduga berasal dari perbedaan pendapat di antara anggota komite sekolah.
“Menurut kepala sekolah, jika di antara anggota komite masih terjadi perselisihan maka sementara dipending dulu. Komite sebenarnya dibentuk untuk membantu sekolah, tetapi jika terjadi gesekan dengan kepala sekolah tentu akan menjadi masalah yang lebih panjang,” jelasnya.
Ia menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan terlebih dahulu secara internal di antara anggota komite sebelum kembali berkomunikasi dengan pihak sekolah.
“Kewenangan pengangkatan komite ada di sekolah. Yang terpenting adalah komunikasi harus dijaga dan jangan saling menyerang,” tambahnya.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga menanggapi laporan terkait persoalan di PAUD Pemanah. Pihak dinas menduga ada persoalan internal yang perlu ditelusuri lebih jauh.
“Kami akan menugaskan staf untuk mengecek langsung ke sekolah agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, terkait bantuan laptop bagi sekolah, ia menyampaikan bahwa saat ini belum tersedia anggaran di Dinas Pendidikan untuk pengadaan bantuan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, Frits Tatipikalawan, menanggapi keluhan warga terkait bahan bangunan untuk pembangunan barak.
Ia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Luis dan juga menghubungi Pak Elvis. Beliau sudah menyanggupi untuk menyelesaikan persoalan ini. Nanti saya akan panggil Pak Elvis dan Pak Luis ke kantor untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kota Ambon, (Sekot)Robby Sapulette, mengatakan kegiatan WAJAR yang digelar merupakan yang ketiga pada tahun 2026.
Ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut terdapat sekitar sembilan warga yang menyampaikan aspirasi maupun keluhan yang kemudian langsung ditanggapi oleh pimpinan OPD terkait.
Sapulette menegaskan pentingnya koordinasi antar instansi agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
Salah satunya terkait pengurusan santunan duka yang disampaikan oleh warga bernama Halifa.
Ia meminta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dapat mencari solusi meskipun proses pengurusannya telah melewati batas waktu yang ditentukan.
“Kita harus mencari mekanisme yang mempermudah masyarakat. Jangan sampai mereka harus bolak-balik dari Dukcapil ke Dinas Sosial hanya untuk mendapatkan data,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi antar OPD perlu ditingkatkan agar data yang dibutuhkan bisa langsung dikirim antar instansi tanpa harus membebani masyarakat.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan kerusakan jalan yang disampaikan warga dari kawasan Gunung Nona.
Sapulette mengakui kondisi jalan tersebut memang sudah rusak parah dan membahayakan pengguna kendaraan, khususnya pengendara sepeda motor.
Ia menegaskan pemerintah akan mencari solusi terkait perbaikan jalan tersebut karena kawasan tersebut merupakan salah satu sentra produksi sayur yang membutuhkan akses jalan yang memadai
“Jika memang itu merupakan jalan kota, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memperbaikinya,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Sapulette juga menanggapi isu terkait penyaluran dana hibah yang disebut-sebut hanya diperuntukkan bagi anggota DPRD.
Ia menegaskan bahwa dana hibah tidak diprioritaskan hanya kepada pihak tertentu, melainkan terbuka bagi masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan dan tersedia dalam anggaran pemerintah daerah.
“Silakan masyarakat menyampaikan proposal melalui Bagian Kesra. Sepanjang itu merupakan kebutuhan masyarakat dan anggaran memungkinkan, maka akan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (L06)