AMBON,LaskarMaluku.com—Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Kota Ambon tidak dapat hanya bergantung pada penyusunan dokumen perencanaan, melainkan harus diwujudkan melalui langkah konkret dan terukur di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat memberikan sambutan pada Pertemuan Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon dan Tim Penyusun Roadmap Pengendalian Inflasi, yang berlangsung di Ruang Rapat Vlisingen, Jumat (30/1/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota mengungkapkan bahwa inflasi di Kota Ambon selama beberapa tahun terakhir bersifat fluktuatif dan bahkan pernah menembus angka di atas 7 persen. Ia menjelaskan, lonjakan inflasi tersebut sebagian besar dipicu oleh administered prices, yaitu harga-harga yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah pusat.

“Kenaikan harga BBM, tiket pesawat, cukai rokok, serta beras memberikan tekanan besar terhadap inflasi di daerah, termasuk Kota Ambon. Karena itu, tidak seluruh penyebab inflasi bisa dibebankan kepada pemerintah daerah,” tegasnya.

Meski demikian, Bodewin menekankan bahwa terdapat ruang tanggung jawab yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, khususnya dalam pengendalian harga pangan bergejolak (volatile food) seperti ikan, sayur-mayur, dan cabai.
“Inilah wilayah kerja utama kita sebagai TPID,” ujarnya
.
Menurut Wali Kota, penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Kota Ambon menjadi sangat penting sebagai panduan kerja. Namun ia mengingatkan agar roadmap tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.

“Roadmap ini tidak boleh hanya tersimpan rapi di lemari atau menjadi pelengkap laporan. Ia harus hidup, dijalankan, dan dievaluasi dampaknya. Kalau tidak, setiap tahun kita akan terus menghadapi persoalan yang sama dengan pola yang berulang,” kata Bodewin.

Ia mencontohkan kenaikan harga ikan setiap musim ombak di Ambon sebagai persoalan yang seharusnya bisa diantisipasi. Fenomena tersebut dinilai bukan kejadian baru dan sangat dapat diprediksi.

“Pertanyaannya bukan lagi mengapa harga naik, tetapi apa yang kita lakukan untuk mengantisipasinya,” tegasnya.

Wali Kota mendorong langkah-langkah intervensi konkret seperti pembangunan dan pemanfaatan cold storage, pembelian ikan saat produksi melimpah, serta pendistribusian kembali ke pasar ketika harga mulai mengalami kenaikan.

Ia juga menegaskan bahwa TPID tidak cukup hanya berperan sebagai penyaji data.

“TPID harus mampu membaca tren, bertindak cepat, dan berani melakukan intervensi pasar,” ujarnya.

Menurutnya, kerja sama antardaerah, termasuk dengan Kabupaten Maluku Tengah, harus diwujudkan dalam aksi nyata dan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman.
“Kalau harga cabai melonjak, pemerintah kota harus hadir, menjemput pasokan dari daerah mitra, dan langsung melakukan intervensi pasar agar harga bisa ditekan dan daya beli masyarakat terlindungi,” katanya.

Selain intervensi pasar, Bodewin juga mendorong pemanfaatan lahan tidur di wilayah perkotaan serta gerakan menanam komoditas pangan sederhana di tingkat rumah tangga. Ia menilai langkah kecil tersebut, jika dilakukan secara masif, akan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan tekanan permintaan di pasar.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut menekankan pentingnya pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten dan rutin. Data harga mingguan dinilai krusial untuk mendeteksi potensi lonjakan harga sejak dini.

“Inflasi tidak bisa dikendalikan dengan keluhan, tetapi dengan kerja nyata, kolaborasi, dan konsistensi,” tegasnya.

Melalui pertemuan tersebut, Wali Kota berharap roadmap yang disusun benar-benar menjadi panduan kerja TPID Kota Ambon, dengan prioritas yang jelas, langkah terukur, dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(L06)