Ambon,LaskarMaluku.com– Menyikapi sejumlah laporan terkait buruknya pengelolaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ambon, DPRD Kota Ambon melalui Komisi I mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah ini dinilai penting guna mencegah pelayanan yang tidak maksimal dan berdampak pada kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Soulisa, kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (20/1), mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama buruknya pelayanan MBG adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar karyawan SPPG.

Berdasarkan berbagai laporan yang diterima, persoalan paling menonjol dalam pelaksanaan program nasional tersebut meliputi jam kerja yang melebihi ketentuan serta belum dipenuhinya hak pegawai, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Persoalan utamanya yakni BPJS yang belum ada bagi karyawan, baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Begitu juga jam kerja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan delapan jam kerja,” ungkap Soulisa.

Ia menambahkan, Komisi I DPRD Kota Ambon telah berulang kali melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja. Meski kedua instansi tersebut tidak bersentuhan langsung dengan pelaksanaan program MBG, koordinasi lintas sektor tetap diperlukan, khususnya dengan pengelola program di tingkat pusat, yakni Badan Gizi Nasional.

Menurut Soulisa, pemenuhan hak pekerja dan pengaturan jam kerja yang manusiawi merupakan faktor krusial dalam menjaga kualitas makanan bergizi yang disajikan.

“Kalau mekanisme yang kita tahu ada dua shift kerja. Namun jika jam kerja dipaksakan atau tidak sesuai ketentuan delapan jam, itu sangat berpengaruh pada kualitas makanan.

Pekerja membutuhkan waktu istirahat, karena tenaga mereka ada batasnya. Jika dipaksakan, penyajian MBG menjadi tidak maksimal dan dampaknya bisa sampai ke anak-anak, bahkan berujung pada kasus keracunan seperti yang sempat terjadi di beberapa daerah,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan, agar anak-anak di Kota Ambon benar-benar menerima makanan dengan kualitas gizi yang tinggi, demi menunjang pertumbuhan fisik dan perkembangan otak sebagai generasi penerus bangsa.

Lebih lanjut, DPRD Kota Ambon memastikan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi guna memastikan program MBG berjalan sesuai ketentuan.

“Sebagai lembaga pengawas, DPRD berupaya agar program Presiden ini dapat berjalan dengan baik. MBG merupakan program nasional yang menguras APBN hingga triliunan rupiah. Jangan sampai Kota Ambon menjadi sorotan karena terhambatnya penyaluran atau buruknya kualitas MBG,” pungkas Soulisa.(L06)