AMBON, LaskarMaluku.com – Terkait dengan lokasi Maluku Integrated Port (MIP), yang di pindahkan dari pulau Seram tepatnya di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ke Pulau Ambon, kini masih terus menjadi Polemik panjang ditengah perdebatan yang berkembang di publik.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Johan Lewerissa menegaskan, bahwa alasan pemindahan MIP, yang di pindahkan ke Pulau Ambon bukanlah keputusan Gubernur, tetapi buah dari proses studi yang panjang yang objektif, dan terukur, itu berdasarkan hasil dari kajian ilmiah yang dilakukan oleh Bank Dunia, bukan hasil Studi Pemerintah Provinsi Maluku.

Karena itu, ia meluruskan berbagai isu di kalangan masyarakat yang seakan-akan pemindahan lokasi MIP mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap wilayah lain, khususnya Pulau Seram.

“Nah, persoalan Maluku Integrated Port (MIP) ini itu kan menjadi kewenangan pemerintah. Kita DPR sebagai lembaga yang benar-benar mengawal proses itu. Kalau memang itu Integrated Port itu dipindahkan ke Ambon,” kata Lewerissa, kepada wartawan, usai mempin rapat bersama dengan Mitra terkait di lantai 2 ruang paripurna, Kamis (5/3/2026).

Menurut Lewerissa, sebenarnya pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, sangat pingin, dia sangat senang sekali kalau Maluku Integrated Port itu diadakan di Seram. Karena apa? Itu pulau besar.

“Memang itu Integrated Port itu dipindahkan ke Ambon, sebenarnya pemerintah daerah dalam hal ini, gubernur, sangat pingin, dia sangat senang sekali kalau Maluku Integrated Port itu diadakan di Seram. Karena apa? Itu pulau besar,” ujar Lewerissa.

Lebih lanjut, politisi senior Partai Gerindara ini juga menjelaskan, Gubernur berkeinginan agar supaya industri-industri bisa muncul di sana. Namun, pembangunan Integrated Port ini kan bukan dibangun dengan uang kita maupun uang negara. Tapi ini kan bantuan Bank dunia. Bank dunia itu punya kepentingan, dia bangun sesuatu itu kan dia berpilih tentang kira-kira prospek ke depan untuk keuntungannya seperti apa.

“Jadi, menurut hasil visibilisasi tadi atau studi kelayakan yang dilakukan oleh Bank Dunia yang paling tepat itu ada di pulau Ambon tepatnya di Teluhu, Waai, Liang dan sekitarnya,” tandasnya.

Lanjut Lewerissa, Karena berdekatan dengan pelebuhan udara dan pelebuhan besar utama Yusudarso, itu yang paling penting, lagian, aktivitas ekonomi yang terbesar ada aja di Kota Ambon. Jadi persoalannya itu.

“Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa itu adalah seenaknya kepentingan pemerintah daerah langsung dipindahkan,itu tidak benar. Tapi itu terlibat lansung dengan pemerintah pusat untuk membangun pelabuhan yang besar, dan hal ini tentu membutuhkan penelitian khusus dan studi kelayakan yang benar-benar dan objektif,” ujarnya.

Menurutnya, studi kelayakan yang dilakukan oleh bangunan itu kan mereka sudah lakukan dan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jadi ini bukan keinginan pemerintah daerah, tapi ini keinginan Bank Dunia yang mau membangun pelabuhan kita.

“Kalau kita semua juga mau bangun Seram, sebab itu pulau besar, dan kita mau juga industri-industri itu bertumbuh di situ. Tapi kan ini juga demi kepentingan kita semua,” jelas Lewerissa .

Ia menambahkan, karena bangun pelabuhan Internasional itu bukan satu dua rupiah. Kita bangun dengan APBD sampai dunia kiamat itu tidak bakalan selesai. Makanya kita butuh investor, butuh lembaga keuangan dunia yang bisa membangun ini, dan ini kehidupan.

“Jadi teman-teman juga mesti dikasih pencerahan atau dikasih masukan supaya mengerti bahwa ini bukan karena seenaknya kepala daerah dikasih pindah, itu bukan. Kepala daerah tidak punya kewenangan untuk itu, tapi ada pendapat lain bahwa daerah yang seakan-akan yang inisiasi. Itu tidak benar, dan sekali lagi itu berdasarkan hasil uji kelayakan dari Bank Dunia,” tutup Lewerissa. (L04)