AMBON LaskarMaluku.com – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solihin Buton, meminta jajaran Kepolisian Daerah Maluku dan Polres setempat agar sigap mengantisipasi potensi konflik yang terjadi di tengah masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul sejumlah peristiwa yang terjadi di beberapa wilayah Maluku, termasuk kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) terhadap seorang siswa di Kota Tual yang berujung meninggal dunia.
Kami sangat menyayangkan kejadian itu. Kami minta oknum Brimob diproses secara transparan dan terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganannya.
“Oknon tersebut harus diberikan sanksi berat supaya ada efek jera dan rasa keadilan bagi korban,” ujar Solichin kepada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (2/3/2026).
Ia menegaskan, proses hukum yang terbuka penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Selain itu, Solichin juga menyinggung situasi di Piditan Maluku Tenggara yang sempat memanas. Ia mengimbau kelompok masyarakat yang bertikai agar menahan diri, terlebih saat ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan.
“Kami menghimbau semua pihak untuk menahan diri. Jangan persoalan pribadi dibawa ke ranah masyarakat luas. Ini bulan puasa, mari kita jaga situasi agar umat bisa beribadah dengan baik,” katanya.
Ia juga meminta aparat keamanan, termasuk Kapolda dan Kapolres setempat, untuk melakukan deteksi dini guna mencegah potensi konflik meluas.
Sementara itu, terkait konflik di Kabupaten Maluku Tengah antara Desa Hitu dan Desa Mamala, Komisi I DPRD Maluku telah turun langsung meninjau lokasi kejadian.
Dari hasil peninjauan, sebanyak 12 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat terbakar.
“Kami sudah rapat dengan kepala desa dan pihak terkait. Kami mengajak kedua desa untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian,” ujarnya.
Komisi I juga melibatkan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku agar memberikan bantuan kepada warga terdampak, khususnya korban yang rumahnya terbakar.
“Kami berharap ada bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses perbaikan rumah mereka,” tutup Solichin. (L05)
