AMBON, LaskarMaluku.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku berkolaborasi dengan Kohati Badko Maluku menggelar kegiatan Bacarita dengan tema “Perkuat Konsolidasi Demokrasi yang Inklusif Voor Maluku Pung Bae”, Sabtu (7/2/2026), di Kedai Coffee Fo, Kampus Darussalam Ambon.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara pemilu dan organisasi perempuan dalam mendorong penguatan demokrasi yang inklusif, khususnya melalui peran perempuan dalam pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan regenerasi kepemimpinan.
Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Astuti Usman S.Ag., MH., C.Med., menekankan bahwa organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat serta membangun kesadaran demokrasi yang berkeadilan. Menurutnya, kolaborasi antara Bawaslu dan organisasi perempuan perlu diperkuat, termasuk dalam membangun relasi dengan partai politik sebagai bagian dari ekosistem demokrasi.
“Organisasi perempuan memiliki posisi penting dalam proses edukasi politik, regenerasi kader, serta menyiapkan kepemimpinan perempuan ke depan,” ujar Astuti.
Astuti juga memaparkan sejumlah agenda strategis yang perlu disiapkan secara berkelanjutan, di antaranya:
- Tahun 2027 sebagai fase menyiapkan penyelenggara pemilu,
- Tahun 2028 sebagai tahap menyiapkan calon anggota DPR,
- Penguatan regenerasi kader perempuan,
- Mempersiapkan kepemimpinan perempuan pengganti, serta
- Penyusunan rekomendasi bersama untuk mempengaruhi kebijakan.
Sementara itu, Syafa Buamona, Wakil Sekretaris Forhati Wilayah Maluku, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai tantangan dan perlu terus didorong.
“Keterlibatan perempuan sebesar 30 persen bukan sekadar angka, tetapi harus terus diperjuangkan. Diskriminasi terhadap perempuan harus dihilangkan, dan Forhati siap terlibat aktif dalam agenda-agenda demokrasi perempuan,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Ketua Kohati Badko Maluku menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal Kohati Badko Maluku untuk berperan aktif dalam agenda demokrasi dan pengawasan partisipatif.
“Demokrasi perempuan penting dalam membangun ekosistem gerakan perempuan. Kegiatan ini menjadi komitmen awal Kohati Badko Maluku untuk terlibat dalam penguatan demokrasi,” ujarnya.
Astuti menambahkan bahwa untuk membangun paradigma demokrasi inklusif yang sehat maka kita harus terus menyiapkan kualitas diri warga masyarakat yang nantinya akan menjadi pengawas partisipatif yang hadal.
Di akhir kegiatan, Astuti berharap diskusi ini dapat menghasilkan poin-poin rekomendasi bersama yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk mempengaruhi kebijakan serta memperkuat konsolidasi demokrasi yang inklusif di Maluku. (L02)