AMBON, LaskarMaluku.com – Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Universitas Pattimura (Unpatti), Dr Ruslan Tawari memberikan apresiasinya terhadap kinerja pers di Maluku. Namun, ditengah kebebasan ekspresi insan pers diingatkan untuk menjaga integritas dan independensi ketika menjadi kontrol sosial yang obyektif dan berani menyuarakan kebenaran tanpa tekanan kepentingan politik.

“Obyektif berani menyuarakan kebenaran tanpa tekanan kepentingan politik maupun ekonomi serta tetap setia kepada kode etik jurnalis,” ingat Ruslan Tawari seraya berharap di era media sosial dimana hoax mudah menyebar, maka harapan kita adalah pers hadir sebagai clearing house (rumah penjernih informasi-red) wadah verifikasi memastikan masyarakat mendapat fakta bukan sekedar opini dan sensasi, “ingat Tawari.

Dr Ruslan Tawari menekankan pentingnya menjaga integritas dan independensi pers di tengah tantangan era digital saat ini.

Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/2/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-80.

“Bagi semua insan Pers. Selamat hari Pers Nasional ke-80,”ucap Tawari

Dia mengaku, khusus hari Pers kali ini, harus mencermati beberapa hal. Pertama, Jaga integritas dan independensi. Kedua, menjadi penjernih ditengah banjir informasi. Ketiga, adaptif teknologi, keempat perlindungan dan kesejahteraan jurnalis.

“Terkait menjaga integritas dan indenpendensi ini, kita berharap Pers menjadi kontrol sosial yang objektif. Berani menyuarakan kebenaran, tanpa tekanan dan kepentingan politik manapun serta ekonomi. Pers juga tetap berpatokan kepada kode etik jurnalis,”harapnya.

Ia berharap, kedepan industri Pers semakin masif menggunakan kecerdasan buatan “AI” dan platform digital semakin bijak untuk meningkatkan kualitas konten, tanpa kehilangan sentuhan kemanusiaan dan kedalaman analisisnya.

“Dan tak kalah penting, kesejahteraan para jurnalis, semakin memadai dan perlindungan hukum terhadap mereka, sehingga tidak ada lagi intimidasi terhadap mereka menjalani tugas yang mulia. Jadi pers yang sehat akan melahirkan masyarakat yang cerdas. Dan masyarakat cerdas negara semakin kuat. Ini sangat penting. Itu artinya, pers yang berintegritas, pers yang memiliki etika, pers yang tidak sekedar asal nuding dan asal tulis,”tandasnya.

Khusus di Maluku, dirinya berharap, Pers saat ini adalah pers yang betul-betul menemukan fakta dan bukan opini. “Karena itu, saya sangat mengapresiasi insan pers secara keseluruhan. Saya mengucapkan selamat hari pers. Pers sehat ekonomi berdaulat negara kuat. Ini tema central pers yang kita mesti perjuangkan.

HPN 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”

Secara normatif, pers Indonesia hari ini memang bebas. Tidak ada lagi pembredelan ala Orde Baru yang memberangus izin terbit dalam semalam. Media tumbuh beragam, teknologi informasi berkembang cepat, dan ruang publik digital semakin luas. Akan tetapi, secara struktural, pers kita sesungguhnya dan rapuh.

Lebih dari dua dekade setelah Reformasi, jurnalisme dijalankan oleh pekerja yang semakin tidak aman, di dalam ekosistem informasi yang dikendalikan oleh algoritma, tekanan politik, dan logika pasar digital yang bergerak cepat. Kita tidak lagi berhadapan dengan tembok tebal pelarangan, melainkan kabut ketidakpastian yang pelan-pelan menyesakkan napas profesi ini.

Jurnalis diposisikan secara luhur sebagai “anjing penjaga” (watchdog) kepentingan publik. Namun, data empirik menunjukkan bahwa para penjaga ini bekerja dalam kondisi yang jauh dari layak.

Riset Potret Jurnalis Indonesia 2025 yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melalui survei terhadap 2.020 jurnalis tersertifikasi Dewan Pers di 37 provinsi menyingkap realitas muram tersebut. Mayoritas responden (59,5 persen) adalah reporter, ujung tombak yang bekerja di lapangan, berhadapan langsung dengan narasumber, aparat, dan massa, namun memiliki kuasa paling kecil dalam pengambilan keputusan.

Mereka mesti beradaptasi dengan tekanan industri yang menuntut kecepatan tinggi dan kesiagaan terus-menerus, yang hanya menyisakan sedikit ruang untuk sekadar menarik napas. Mayoritas responden bekerja 45–55 jam per minggu, tak jarang dengan tuntutan produksi konten lintas platform. Dalam ekosistem media digital, jurnalis tidak hanya menulis berita, tetapi juga memotret, merekam video, mengelola media sosial, dan memperbarui informasi secara real time.

Ironisnya, beban kerja yang sedemikian berat ini tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima. Sekitar 34,2 persen jurnalis berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi, sementara kelompok penghasilan terbesar berada pada rentang Rp2,5–4 juta per bulan (32,9 persen).

Situasi ini semakin berat karena stagnasi pendapatan. Sebanyak 61,7 persen jurnalis mengaku gaji mereka tidak bergerak naik dalam dua belas bulan terakhir. Di tengah laju inflasi tahunan dan kenaikan harga kebutuhan pokok, gaji yang stagnan sejatinya adalah penurunan kesejahteraan.

Lebih mencemaskan lagi, tekanan industri mulai meruntuhkan tembok api (firewall) jurnalisme. Demi efisiensi dan pendapatan, banyak jurnalis kini dituntut bekerja ganda: memproduksi berita sekaligus mencari iklan. Ketika batas suci antara redaksi dan bisnis ini dilanggar, independensi pers sesungguhnya sedang di persimpangan jalan. (L05)