AMBON, LaskarMaluku.com – Ditengah kondisi global yang belum stabil, dan dampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang berpengaruh pada ekonomi daerah, gubernur Maluku Hendrik Lewerissa berkoordinasi dengan aparat TNI-POLRI agar stabilitas keamanan di Provinsi Maluku tetap terpelihara dengan baik.
Gubernur Hendrik Lewerissa meminta masyarakat tetap tenang, mampu beradaptasi, dan tidak mudah terpancing isu yang memperkeruh suasana.
Permintaan Gubernur HL itu disampaikan kepada awak media di Ambon, usai rapat koordinasi pemerintah daerah yang membahas kondisi keamanan dan sosial di wilayah Maluku, Selasa (7/4/2026).
Hendrik Lewerissa, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang berpotensi memicu konflik horizontal, serta tetap menjaga persatuan di tengah dinamika sosial yang berkembang.
Pemerintah, kata Lewerissa, kini memperkuat langkah antisipasi terhadap penyebaran informasi provokatif yang berpotensi memperkeruh keadaan.
“Fokus kita bagaimana merespons dinamika masyarakat dan mencegah provokasi yang bisa memicu konflik,” ujar Lewerissa.
Selain itu, ia menekankan pentingnya soliditas antar pimpinan daerah. Ia memastikan hubungan dengan wakil gubernur tetap harmonis, sekaligus menepis isu yang berkembang di publik.
“Pemimpin harus solid agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan baik,” tegasnya.
Terpisah anggota DPRD provinsi Maluku, Anos Yeremias meminta kepada gubernur Maluku agar terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar penguatan ekonomi dan pembangunan bagi daerah ini maksimal terlaksana sehingga masyarakat Maluku bisa merasakan dampaknya.
Jadi sebagai anggota DPRD kami tetap memberikan dukungan kepada pak gubernur untuk mengambil langkah, apakah langkah itu di lakukan dengan mendatangi kementerian-kementerian ataupun presiden di Jakarta dan juga upaya-upaya lain seperti yang sudah dilakukan oleh pak gubernur semua hal tentu membutuhkan waktu karena itu kami tetap memberikan dukungan kepada Gubernur, untuk berupaya membangun Maluku untuk menjadi lebih baik dari hari ini,” pinta Anos Yeremias, anggota komisi II, DPRD provinsi Maluku fraksi partai Golkar kepada media ini di kantor aspirasi Karang Panjang (Karpan) Ambon, Selasa siang (7/4).
Anos akui kalau kemampuan fiskal daerah kita saat ini, cukup berat untuk membangun Maluku. Tetapi kami percaya Maluku ini bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga tidak mungkin pemerintah pusat juga tinggal diam, karena itu sekali lagi mari kita beri ruang kepada pak gubernur wakil gubernur, sekda dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berupaya untuk menyusun konsep dan program untuk membangun Maluku jadi lebih baik.
“Wagub: Kami Terpaksa Harus Menipu Rakyat Maluku”
Terkait dengan pernyataan bahwa wakil gubernur bahwa masyarakat Maluku di tipu, sebenarnya tidak ada yang salah disitu, hanya mungkin saja apa yang dikemukakan wakil gubernur Maluku, Abdul Vanath, dalam kaitan dengan kondisi kekinian Maluku.
“Bahwa visi dan misi beliau berdua Lawamena, belum terealisir karena kemampuan fiskal daerah juga tidak mencukupi sehingga kalau ada pernyataan bahwa mereka menipu rakyat dengan konsepnya ya mungkin ini bagian dari komunikasi yang beliau ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus bisa memahami situasi dan kondisi saat ini dimana tercipta efesiensi anggaran, dan sisi lain akibat terjadi geo politik yang ikut mempengaruhi perekonomian daerah kita,”ujar wakil rakyat dari dapil tujuh (7) kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mengingatkan.
Kendati demikian, gubernur dan wakil, sekda dan seluruh perangkat organisasi daerah, memiliki kemauan yang kuat untuk membangun Maluku menjadi lebih baik kedepan. (L05)