PIRU, LaskarMaluku.com – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pasca-Idulfitri 1447 Hijriah mengambil langkah konkret untuk meredam potensi konflik sosial dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Upaya tersebut difokuskan pada penyelesaian pertikaian antara masyarakat Dusun Ani dan Dusun Tanah Goyang RT 06 Pawae, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, yang sebelumnya memicu instabilitas keamanan di wilayah hukum Polres SBB.

Rapat koordinasi yang digelar di Lantai II Kantor Bupati SBB, Senin (23/03/2026), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Leverne Alvin Tuasuun, S.P., M.Si., dan dihadiri Bupati SBB Ir. Asri Arman, M.T., unsur TNI-Polri, DPRD, Kejaksaan, Kementerian Agama, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda dari kedua dusun.

Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., dalam sambutannya mengawali dengan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 H seraya memohon maaf lahir dan batin. Ia menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan mempercepat tercapainya perdamaian melalui komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, proses rekonsiliasi menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan kesediaan kedua belah pihak untuk saling memaafkan. Namun demikian, Kapolres mengingatkan masih adanya oknum yang melakukan provokasi dan berpotensi memicu kembali konflik.

“Indikator masyarakat mudah terprovokasi antara lain lemahnya pengendalian diri, tidak melakukan verifikasi informasi, serta pengaruh minuman keras dan kelompok berpaham sempit,” tegas Andi Zulkifli.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terhasut dan segera melaporkan setiap indikasi gangguan keamanan kepada aparat. Kepolisian, lanjutnya, akan merespons cepat setiap laporan dan menindaklanjutinya melalui proses penegakan hukum secara profesional. Masyarakat juga diminta tidak menghambat proses penyelidikan.

Perwakilan kedua dusun dalam forum tersebut menyatakan komitmen menyelesaikan konflik secara damai. Mereka juga menuntut penindakan tegas terhadap pelaku kekerasan dan provokator, serta meminta perhatian terhadap korban, termasuk dukungan biaya pengobatan.

Tokoh agama dan pemerintah daerah secara serempak mengajak masyarakat menahan diri, menghindari provokasi, dan mengedepankan nilai persaudaraan. Pemerintah daerah turut menekankan pentingnya peran aktif aparat desa serta pengawasan ketat terhadap peredaran minuman keras yang dinilai menjadi salah satu pemicu utama konflik.

Puncak kegiatan ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan Surat Pernyataan Kesepakatan Damai oleh kedua belah pihak. Dalam kesepakatan tersebut, para pihak berkomitmen mengakhiri pertikaian, tidak mengulangi tindakan yang memicu konflik, menjaga stabilitas keamanan, serta menyerahkan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum.

Selain itu, disepakati pula upaya pemberantasan minuman keras, penindakan terhadap penyebaran hoaks, serta penguatan penyelesaian masalah melalui musyawarah. Langkah preventif akan diperkuat melalui patroli rutin dan pengawasan aktivitas pemuda.

Kesepakatan juga mencakup pemberian bantuan kepada korban serta peningkatan sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat.

Kapolres SBB mengapresiasi komitmen damai yang telah dibangun dan mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi implementasi kesepakatan tersebut.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga komitmen perdamaian ini. Jangan mudah terprovokasi dan percayakan setiap persoalan kepada aparat penegak hukum agar konflik serupa tidak terulang,” pungkasnya. (L05)