AMBON, LaskarMaluku.com-Pemerintah provinsi Maluku melalui dinas perindustrian dan perdagangan belum optimal mengelola gedung putih ( gedung megah) di kawasan pasar Mardika.

Gedung baru pasar mardika ini dibangun pada 30 Desember 2021 dan rampung pembangunannya, 22 Juli 2023, dengan konstruksi 4 lantai. Sumber dana berasal dari anggaran Kementerian Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar, senilai Rp. 134.863.524.850,-, (seratus tiga puluh empat milyar, delapan ratus enam puluh tiga juta, lima ratus dua puluh empat ribu rupiah, delapan, lima puluh rupiah).
Gedung itu diperkirakan dapat menampung 1.700 pedagang.

Penggunaan gedung ini, resmi dilaksakan dan atau (Hand Scanning dan Pengguntingan pita, pada Kamis (18/4/2024), oleh mantan gubernur Maluku, Murad Ismail.

Pemerintah provinsi Maluku, melalui ambisi pihak tertentu menargetkan, pendapatan setahun bisa mencapai satu Trilyun rupiah. Atas hitungan angka fantastis itu, mereka bertekad untuk menata dan mengelolanya. Tapi sayangnya gedung megah dari luar, aktivitas jual beli; pada lantai dua tiga dan empat sepih dari pengunjung. Kondisi membuat para pedagang pakaian cakar bongkar (CB) murah meriah, terpaksa menjajal dagangannya pada pukul 0.5.00 (pagi) wit di depan jalan utama gedung itu.
Alasan mereka sederhana, sepi dari pengunjung.

Kami berjualan disini karena pembeli sepih, kalau bwrkun6hanya satu dua orang saja, itu kalau kesini mereka lebih ke lantai empat yang menjual alat elektronik, jadi terpaksa jam lima pagi kami terpaksa mengais peruntungan di depan, tapi pada pukul enam pagi, kami dilarang oleh satpol PP, ” kata salah satu pedagang CB pada LaskarMaluku.com Selasa (27/01) pagi.

Selain sepih dari pengunjung, pihaknya juga tidak merasa nyaman lantaran orang yang bukan pedangan, seenak perut makan dan minum, di lantai atas, tanpa jaga kebersihan.

” Jorok sekali orang-orang itu, tidak tau, dari mereka, tapi saban malam, mereka tidur disitu, makan dan buang sisa-sisa makanan sembarangan (,tidak pada tempatnya), kata sumber pedagang cakar bongkar ini, menuturkan. Sembari menegaskan kalau mereka ini juga sering mencungkil tempat jualan para pedangan di lantai atas.

“Faktor pertama karena tidak ada pengamanan, kedua tidak ada CCTV, jadi orang dari luar, datang tidur disitu, makan minum disitu, dan buang bungkusan makanan sembarangan, jadi gedung kotor, kondisi ini membuat kami tidak nyaman, “tutur sumber ini.

Menurutnya, meski sepi dari pembeli, kami tetap melaksanakan aktivitas jual beli pada pukul, 09.00 pagi tapi itu tergantung dari yang punya dagangan, bisa buka pada pukul 11 hingga aktivitas menyeluruh terhenti.

Lemahnya fungsi kontrol dari dinas terkait, menjadikan gedung ini, semrawut pengelolaan.

“Abang kan bisa lihat sendiri kondisi pasar, aktivitas ramai hanya pada lantai bawah. Sudah begitu, jalanan untuk pembeli misalnya kian sempit lantaran pedagang telah menempatinya.

Sekedar memberikan masukan saja, sebaiknya gedung ini dialihkan pengelolaan ke pemerintah kota saja, itu pendapat saya,, kata W. A, yang ditemui di salah satu lapak di lantai bawah.

Ia menuturkan, dulu kita bayar lapak Rp 600.000/bulan sekarang turun jadi Rp 400.000/bulan. Kenapa turun saat itu kita protes sudah sepih, pasar dikelolah tidak tertib, ” ungkapnya.

Lalu ambisi pihak-pihak yang hendak mengelola gedung baru itu, dengan nilai fantastis dalam setahun satu Trilyun rupiah, hendak terwujud, ? Apakah impian ini jadi kenyataan. Sebaiknya pemerintah dan DPRD provinsi Maluku duduk bersama membicarakan kembali, soal penataan gedung baru ini.

” Kami berkeyakinan kalu kondisi pendapatan kami terus menurun maka terpaksa, kami semua sepakat berjualan di badan jalan, “tandas pada pedangan.

Sekedar menelisik rapat gabungan komisi-komisi di lembaga aspirasi rakyat, terkaver kalau pendapat asli dari pasar Mardika Ambon menurun. Artinya jauh dari harapan target.

Anggota Komisi II DPRD Maluku, Djemmy Pattiselanno, menyoroti pengelolaan Pasar Mardika Ambon yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan sejak 2024. Kondisi tersebut dianggap berdampak langsung pada stagnasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pasar.

Rapat kerja gabungan Komisi I, II, dan III, bersama 10 mitra kerja, telah membahas realisasi serapan PAD tahun 2025, di ruang paripurna DPRD Maluku, Senin (26/1/2026).

Patiselanno kemukakan, langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan belum menunjukkan hasil, padahal penanganannya lumayan lama.

“Dari 2024 sampai hari ini tidak ada perbaikan. Artinya, harus diambil langkah yang lebih tegas karena sistem yang sama sudah bertahun-tahun dijalankan tetapi tidak mampu mendongkrak PAD,” kata Djemy.

Ia menilai Pasar Mardika sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi, mengingat bangunan dan fasilitas pasar tersebut tergolong baru. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

“Gedungnya baru, fasilitasnya juga baru. Harusnya itu menjadi daya tarik. Tapi faktanya, pasar ini belum nyaman dan belum aman,” ujarnya. Seraya menyoroti masih banyak pedagang yang qaenggan menempati Pasar Mardika meski telah diarahkan untuk masuk.

” Sikap pedagang tersebut, menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan pasar belum berjalan optimal.
Jadi kalau pedagang tidak mau masuk, berarti ada yang salah. Pasar ini tidak menjanjikan penjualan. Itu yang harus dievaluasi dan diperbaiki,” tegasnya

Wakil rakyat dapil Seram Bagian Timur, SBT, fraksi PDI Perjuangan ini mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pasar Mardika, termasuk aspek keamanan, kenyamanan, dan sistem retribusi, agar keberadaan pasar benar-benar mampu meningkatkan PAD sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat

Sementara itu, Kepala Dinas Perindag provinsi Maluku, Yahya Kotta mengemukakan, pengelolaan gedung pasar Mardika menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan Disperindag provinsi Maluku.

“Dikelola oleh Pemprov maluku cq dinas perindag maluku, ” kata Yahya Kotta melalui pesan singkatnya kepada LaskarMaluku.com, Senin (27/01).

Yahya juga membatah tentang estimasi pendapatan dari pengelolaan gedung pasar Mardika diatas 1 Trilyun rupiah.

“Bukan 1 Trilyun itu keliru,” singkat dia.

Meski begitu, ia tidak menjawab soal keluhan para pedagang mengenai sistem pengamanan dari gedung baru tersebut. (Tim)