AMBON, LaskarMaluku.com-Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran kredit perbankan pada tahun 2026 dapat melampaui Rp1 triliun.
Menurut Andi, peningkatan target tersebut sejalan dengan rencana bisnis perbankan yang telah disusun sebelumnya.
“Di tahun 2026 ini kami mendorong target penyaluran kredit bisa melampaui di atas Rp1 triliun. Ini sejalan dengan arah bersama dan rencana bisnis bank yang sudah disusun sejak tahun lalu,” kata Andi dalam kegiatan OJK Maluku Bastori yang berlangsung di salah satu kafe di kawasan Karang Panjang, Ambon, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, kondisi industri jasa keuangan di Maluku secara umum masih terjaga stabil dengan risiko yang relatif terkendali. Pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan di wilayah tersebut berada di kisaran sekitar 5 persen.
Namun demikian, sektor perbankan syariah mencatat pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi, yakni mencapai sekitar 20,54 persen.
Meski begitu, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total industri perbankan di Maluku.
Total aset perbankan syariah tercatat sekitar Rp1 triliun, sementara total aset perbankan di Maluku mencapai sekitar Rp34 triliun.
“Kalau dilihat dari ekspansi penyaluran pembiayaan, perbankan syariah tumbuh cukup tinggi bahkan mencapai sekitar 20 persen.
Sementara secara keseluruhan pertumbuhan kredit masih didominasi perbankan konvensional,” ujarnya.
Dari sisi kualitas pembiayaan, tingkat pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) di perbankan syariah juga tergolong rendah, bahkan berada di bawah 1 persen.
Selain sektor perbankan, Andi menyebut sektor jasa keuangan lain seperti pasar modal dan perusahaan pembiayaan juga menunjukkan perkembangan positif. Jumlah investor pasar modal di Maluku tercatat terus meningkat dengan pertumbuhan mencapai 21,6 persen.
Sementara itu, program pembiayaan ultra mikro melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga terus berkembang. Program Mekaar tercatat memiliki sekitar 53.000 nasabah dengan total penyaluran pembiayaan mendekati Rp300 miliar.
Di sisi lain, OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 untuk memperbarui data tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Menurut Andi, hasil survei sebelumnya menunjukkan tingkat literasi keuangan nasional mencapai sekitar 60 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada pada angka 80,5 persen.
“Tahun ini survei juga dilakukan hingga level provinsi sehingga kita bisa melihat secara lebih jelas potret literasi dan inklusi keuangan di Maluku,” jelasnya.
Ia menambahkan, OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk pada sektor keuangan syariah. Pada tahun 2025, tingkat literasi keuangan syariah tercatat mencapai sekitar 43 persen, meningkat dari 39 persen pada tahun sebelumnya.
Namun demikian, tingkat inklusi keuangan syariah masih relatif rendah karena keterbatasan jaringan lembaga keuangan syariah yang sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
“Di Maluku, lembaga keuangan syariah yang ada masih terbatas, antara lain Bank Muamalat Indonesia, layanan syariah dari Bank Negara Indonesia, serta Pegadaian melalui unit Pegadaian Syariah,” ujarnya.
Karena itu, OJK mendorong pengembangan jaringan layanan keuangan syariah melalui agen-agen bank agar dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah kabupaten dan pulau di Maluku.
“Kami berharap strategi ini dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan,” pungkasnya.(L06)