AMBON, LaskarMaluku.com – Isu kelangkaan dan Kenaikan BBM di Kota Ambon membuat warga panik dan akhirnya rela antri di SPBU hingga berjam-jam sejak Minggu (29/3/2/2026) hingga Selasa (31/3/2026) hari ini.
Lantaran itu, Komisi II DPRD provinsi Maluku yang membidangi Migas (Minyak dan Gas Bumi) serta ESDM, akan menggelar rapat koordinasi dengan pihak PT Pertamina bersama mitra terkait lainnya.
Sumber komisi II mengungkapkan, rapat koordinasi itu dilakukan guna membicarakan stok bahan bakar minyak (BBM). Apalagi rapat koordinasi itu dilakukan untuk mengantisipasi isu kelangkaan BBM dan atau kenaikan harga.
Rapat koordinasi dengan pihak Pertamina akan dilaksanakan besok, (Rabu, 01/04). Rapat selain dengan pihak Pertamina tetapi juga dengan OPD terkait lainnya,”ungkap sumber staf komisi II, kepada media ini Selasa (31/03).
Sampai saat ini, masyarakat pemilik kendaraan roda dua dan roda empat’ baik kendaraan pribadi maupun mobil penumpang angkutan umum (angkot) selang tiga hari terkahir terus antri BBM, terpantau di sejumlah SPBU di wilayah kota Ambon.
Pertamina Patra Niaga memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Ambon dan Maluku secara keseluruhan dalam kondisi aman.
Untuk memastikan kondisi ini pihak Pertamina Patra Niaga telah berkoordinasi dan melakukan pengecekan lintas sektoral dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait pada tanggal 25 Maret dan 27 Maret 2026 dalam rangka mempersiapkan layanan energi pada akhir pekan pra paskah, hari pertama bekerja dan sekolah pasca Idul Fitri, dan menjelang libur panjang Hari Paskah.
terkait ketahanan energi (migas dan ESDM)
“Pertamina bilang stok BBM untuk saat ini cukup tersedia, para pemilik SPBU juga demikian, tapi fakta masyarakat pengguna kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat (4) antre, dan padat kendaraan menunggu giliran, antrey berjam-jam, ” ungkap salah satu warga yang ditemui saat pengisian bahan bakar minyak BBM di SPBU Wayame, Selasa siang (31/03). Sembari mengungkapkan kalau, meski Pertamina katakan kalau stok aman tapi fakta ini bisa bapak lihat dengan sendirinya, ini bisa juga dampak dari geopolitik, masyarakat mulai merasakan dampak maka dampak lainnya adalah isu kenaikan harga BBM maka yang untung pemilik SPBU.
Bayangkan dari hari Minggu sampai saat ini orang masi terus antre BBM, bisa saja pihak Pertamina lambat memberikan informasi kepada masyarakat,” ujar sumber anonim ini mengemukakan.
Ia juga mengharapkan ditengah isu kenaikan BBM ini bisa saja ada pihak-pihak tertentu mencoba untuk melakukan proses penimbunan bahan bakar minyak.
Disisi lain itu juga meminta kepada pihak OPD (organisasi perangkat daerah) agar ikut mengawasi jalannya pengisian BBM, soalnya terindikasi kuat kalau SPBU tertentu, sudah tidak normal lagi pada meteran pengisian,'” jadi musti ada pengawasan bisa saja ada yang mau meraut keuntungan lebih pada saat pengisian karena meteran berjalan kurang normal,”pinta sumber ini.
Komisi II DPRD Provinsi Maluku, yang membidangi Perekonomian dan Keuangan (termasuk pertanian, kelautan, dan perdagangan), dalam rapat koordinasi nanti, tentu berfokus pada isu kelangkaan BBM tetapi juga harus memberikan ketegasan kepada para SPBU agar tidak bermain angka pada saat pengisian BBM.
Saat ini rupiah melemah mencapai Rp 17.000/ dolar AS yang akan berdampak pada masalah ekonomi masyarakat. Intinya setiap aspirasi yang baik untuk kepentingan publik harus menjadi perhatian lembaga aspirasi masyarakat di provinsi maupun di setiap kabupaten kota.
Pembahasan lainnya akan mengemuka pada hasil temuan pengawasan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat berlangsungnya masa reses.
Dalam kaitan dengan isu kelangkaan BBM ini, para ketua Fraksi dan ketua-ketua komisi saat ini tengah melakukan rapat terbatas (Ratas)di ruang rapat ketua DPRD provinsi Maluku. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Benhur George Watubun ST, SH selaku Ketua DPRD provinsi Maluku. (L05)