Share
LASKAR, AMBON –Mantan Walikota Ambon, Marcus Jacob Papilaja mendapat kecaman keras setelah mengeluarkan himbauan memilih PANTAS, tidak untuk pasangan yang lain. Akibat himbauan ini Jopy dinilai sedang terjangkit post power syndrome, belum siap menerima kalau dia bukan lagi Walikota Ambon. Apalagi, dalam acara kampanye, sebagai salah satu jurkam PANTAS, Jopy menyindir secara membabi buta, kepada PAPARISSA BARU, terutama Richard Louhenapessy.
Alhasil, sebutan atau panggilan narapidana tak segan dialamatkan kepadanya.Jopy disuruh berkaca diri, lantaran pernah tersangkut kasus korupsi pengadaan lahan tempat pemakaman umum (TPU) Gunung Nona.
Dalam proyek ini dia dijadikan tersangka dan diseret menuju meja hijau.Jopy tak berkutik, dan rela masuk bui karena vonis hakim terbukti bersalah.
Dalam kariernya, Jopy suka berseberangan dan terkesan arogan dengan latar belakang akademisnya.Maklum dia dicap sebagai salah satu ahli ekonomi.Sayangnya, ketika tersangkut kasus korupsi dan masuk bui, ketokohannya hilang.
Pasca menyindir Richard Louhenapessy, Yopy justru mendapat serangan balik dari warga.Umumnya menyinggung dia sebagai mantan narapidana kasus korupsi.
Selain itu, ada yang menyindirnya, memimpin dua periode, tetapi mengakhiri masa jabatan, Pemkot Ambon mengalami defisit.Yopy yang mantan narapidana dan mengakhiri masa jabatan dalam posisi keuangan Pemkot Ambon defisit akhirnya harus menerima hantaman.Dia tidak ada apa-apanya dimata rakyat yang mengecamnya jika dibandingkan dengan prestasi mentereng Richard Louhenapessyyang berhasil merubah wajah Kota Ambon.
Jopy sendiri, sebelum dikecam akibat himbauannya, dia pernah diserang Jafri Taihuttu, gara-gara menyemprot PDI-P tidak sehebat pada masanya.
Spirit berbau kritik yang mengusik soliditas PDI-P dari Jopi bahwa perlunya PDI-P menumbuhkan kepercayaan diri, menuai serangan balik dari Jafri.
Boleh jadi Jopi yang serba mantan sudah tidak berpengaruh lagi di internal PDI-P.Maklum, Jopy hanya tersemat mantan Ketua DPC PDI-P Kota Ambon, mantan Ketua DPRD Kota Ambon dan mantan Walikota Ambon, dianggap biasa-biasa saja.
Sebagai Sekretaris DPC PDI-P Kota Ambon, Jafri menilai, pernyataan Jopi jauh dari fakta empiris. Sebab, keberhasilan PDI-P di tahun 1999 termasuk di Kota Ambon saat itu, bukan lantaran faktor Jopi.
“Saya kira tidak, karena saat itu kemenangan PDI-P di tahun 1999 sebagai bentuk hukuman rakyat kepada Orde Baru.Bukan karena Pak Jopi sebagai Ketua DPC PDI-P Kota Ambon,” tegas Taihuttu saat itu.
Menurutnya, siapa saja berhak memberikan masukan.Apalagi PDI-P adalah sebuah partai politik milik rakyat yang sangat terbuka.
Taihuttu mengakui, sebagai salah satu tokoh masyarakat dan bukan orang PDI-P lagi karena sudah mundur dari PDI-P tentu masih punya perhatian dengan memberikan masukan.
“Kritik, dalam bentuk apa pun adalah hal yang sangat positif tetapi harus realistis dan sesuai fakta,” tegasnya.
Dikatakan, anjuran mengenai revitalisasi PDI-P sangat positif, namun jika hal itu dilakukan untuk mengenang masa lalu seperti di tahun 1999, agar PDI-P saat ini kembali berjaya justru tidak tepat atau tidak pas.
“Saya mau katakan kemenangan besar saat itu lebih dipengaruhi oleh hukuman rakyat kepada rezim Orde Baru. Jadi bukan karena mesin politik PDI-P atau dengan kata lain bukan karena faktor Pak Jopi,” tegasnya.
Taihuttu justru balik menyerang Jopi karena saat menjadi Ketua DPC PDI P dan jadi Walikota Ambon dua periode, grafik politik PDI-P sebagai sebuah fakta politik malah bergerak turun.
“Ya dari 16 kursi menjadi 8 kursi dan turun lagi menjadi 5 kursi.Nah mau bilang masa keemasan PDI-P pada saat itu yang mana? Kan jadi pertanyaan bersama yaitu argumentasi politiknya itu apa? Fakta politiknya apa? Ini yang harus disampaikan kepada rakyat terutama basis massa, pendukung dan para kader agar lebih jelas,” ungkapnya.
Masih menurut Taihuttu, penurunan suara atau kursi PDI-P tentu sangat disesalkan terjadi ketika Jopi sebagai Walikota Ambon dan Lucky Wattimury sebagai Ketua DPRD Kota Ambon.Belum lagi saat itu, Karel Alberth Ralahalu sebagai Gubernur Maluku.
“Grafiknya turun dari 8 kursi menjadi 5 kursi.Saat ini, PDI-P tidak lagi menempatkan kadernya sebagai Walikota Ambon.Begitupun dengan Gubernur, semua dari Partai Golkar.
“Saat Pilgub kemarin, kami dari PDI-P mendukung Pak Herman Koedoeboen berpasangan dengan Pak Daud Sangadji.Memang kami kalah tetapi kenyataan yang terjadi PDI-P menang telak di Kota Ambon.
“Lebih jelas lagi grafik politik PDI-P bergerak naik dan bisa kita lihat fakta politiknya PDI-P melejit menjadi partai pemenang Pileg dan Pilpres. Pada konstelasi lokal dan nasional  di Kota Ambon saat ini PDI-P berjaya ketika tidak lagi memiliki Walikota dan Gubernur,” jelasnya.
Tahuittu bangga bahwa ketika tidak memiliki Walikota dan Gubernur, PDI-P kemudian berhasil menempatkan kadernya di kursi Ketua DPRD Kota Ambon dan kursi Ketua DPRD Maluku.
“Ada 5 kursi pas-pasan di masa PDI-P punya Walikota, punya Ketua DPRD Kota dan punya Gubernur,” ujarnya.
Dia mempertanyakan posisi Jopi dalam sejumlah momentum politik jika masih peduli dengan PDI-P.“Pak Jopi ada dimana saat Pilkot kemarin ketika Pak Lucky Wattimurry maju sebagai calon Walikota Ambon?Saat Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto maju sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jopi ada dimana?Revitalisasi harus dibicarakan sejak menjadi Ketua DPC PDI-P dan Walikota Ambon, bukan saat sudah mundur dari PDI-P. Kenapa baru sekarang ini bicara?,” ketusnya penuh tanya.   
Dia memastikan pernyataan ini menjadi sikap resmi DPC PDI-P Kota Ambon.“Ini bukan pernyataan pribadi saya atau pribadi Pak Jemi Maatita.Ini adalah tegas sikap DPC PDI-P Kota Ambon,” katanya.
Lebih lanjut, politisi muda ini membeberkan, mengantongi bukti surat pengunduran Jopi dari PDI-P.
“Secara administrasi saya bisa buktikan yang bersangkutan bukan lagi orang partai.Suratnya ada pada saya.Karena itu kenapa baru saat ini bicara revitalisasi?Silakan siapa saja bisa menyampaikan pandangan politik dan masukan tetapi sekali lagi harus sesuai dengan realitas dan memahami gejolak dinamika kebatinan PDI-P,” tegasnya.
Dia mengingatkan untuk sebuah edukasi, segala sesuatu harus dikatakan secara elegan dan sesuai fakta.
Oleh sebab itu, sama sekali tidak realistis membandingkan PDI-P masa lalu yang berjaya dalam semangat menghukum rezim Orde Baru dan diklaim seolah-olah ada prestasi yang luar biasa hebat jika dibandingkan dengan kondisi PDI-P saat ini, terutama di Kota Ambon.(L01)

BACA JUGA:  Pemilu 2024, KPU Maluku Siapkan 18 TPS di Lapas dan Rutan