 |
| Jimmy Talakua |
LASKAR – Secara prinsip akses untuk mendapatkan layanan berkualitas adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyedia layanan.
“Memastikan masyarakat dan perempuan mendapatkan layanan berkualitas, maka peran media bersama masyarakat penting guna mengawal berbagai kebijakan dan layanan publik yang ada,” kata Koordinator program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) Yayasan Arika Mahina, Jimmy Talakua di Ambon, Jumat (29/9/2017)
Menurutnya, serial diskusi media dengan topik “Peta Kualitas Pelayanan Publik yang Pro Poor dan Berkeadilan Gender di Kota Ambon” di kantor Yayasan Arika Mahina, sebagai ruang diskusi informal.
“Ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk peningkatan dan memperkuat kapasitas media tentang isu-isu yang relevan dengan kepentingan masyarakat yang dikemas dan dibicarakan di dalam forum bersama pemangku kepentingan yang berujung pada penguatan kapasitas,” jelasnya.
Dikatakan, pada fase kedua program MAMPU tahun 2017 yang digelar bekerjasama dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) itu, memiliki dua fokus program yakni pertama advokasi perubahan kebijakan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang pro poor dan berkeadilan gender.
Berikut, akses terhadap layanan yang berprespektif perempuan merupakan hal kritikal yang perlu diperjuangkan, agar perempuan korban memperoleh perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban secara efektif terpadu dan mudah.
Upaya yang dikembangkan, kata Jimmy, adalah mendorong lahirnya peraturan untuk peningkatan upaya pencegahan dan penanganan bagi perempuan korban kekerasan.
Sedangkan fokus kedua adalah layanan berkualitas, komprehensif dan berkelanjutan, yang mudah diakses oleh perempuan korban kekerasan. Alhasil, serial diskusi media adalah ruang diskusi informal sebagai salah satu bentuk peningkatan dan memperkuat kapasitas media.
Segala isu yang relevan dengan kepentingan masyarakat yang dikemas dan dibicarakan di dalam forum secara tertanggung jawab, menjadi fokus bersama.
“Jadi sikap tanggap bersama terhadap realitas kemiskinan yang menyentuh rakyat terutama kaum perempuan dan para korban kekerasan menjadi sangat urgen,” kata Jimmy.
Ditambahkan, disini sharing pengetahuan antar pemangku kepentingan akan terjadi, dan penguatan kapasitas untuk mendorong sosialisasi isu MAMPU dapat dirancang dengan lebih strategis oleh para pihak yang berkepentingan dalam mengawal kebijakan yang responsif gender dan kualitas layanan. (L03)