LASKAR -Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menghimbau kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Ambon agar dapat memanfaatkan bantuan sosial (Bansos) program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) ini dengan sebaik-baiknya. 

Sebab betapa mahalnya ongkos yang dikeluarkan negara untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Hal itu disampaikannya saat penyaluran Bansos non tunai PKH dan BPNT bagi KPM di Kota Ambon oleh Menteri Perindustrian RI berlokasi di Auditorium Universitas Pattimura, Sabtu (9/2/19).

“Penyaluran Bansos tahap I PKH tahun 2019 ada 7.153 KPM yang hari ini diwakili 1.000 KPM dari Kecamatan Teluk Ambon dan Baguala, dengan jumlah nominal sebesar Rp 3.575.500.000. Maka sudah sepantasnya sebagai Walikota Ambon saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah RI dibawah pimpinan bapak Presiden Joko Widodo yang terus menunjukkan keseriusan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi KPM, manfaatkan bantuan intu secara baik dan tepat,” ujar Walikota.

Untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kata Walikota, pemerintah harus menentukan sasaran yang tepat sehingga bantuan dengan jumlah dana yang besar bisa tepat sasaran serta berdampak bagi masyarakat. 

Oleh karenanya, patutlah memberikan apresiasi karena sasaran PKH ini adalah keluarga miskin dan rentan yang mengacu pada komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Dimana keluarga-keluarga miskin dan rentan yang ada ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun, anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun serta Lansia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas adalah prioritas dalam program ini.

“Sesuai namanya, program ini mampu memberikan harapan bagi keluarga-keluarga miskin di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ada harapan baru bagi ibu-ibu hamil yang selama ini tidak bisa memeriksakan kehamilannya karena alasan biaya, juga buat ibu menyusui yang makanannya tidak memenuhi asupan gizi untuk nutrisi bagi bayinya, ada asa untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anak putus sekolah, bahkan ada rasa keadilan bagi penyandang disabilitas. Lewat program ini, negara melihat kemiskinan bukan lagi sekedar angka-angka tapi memanusiakan manusia,” jelas Louhenapessy.

Dalam kesempatan itu, ada tiga KPM di Kota Ambon yang mampu memanfaatkan PKH dan BPNT dengan baik hingga masuk kategori sejahtera mandiri. Atau mampu berwirausaha sendiri dari PKH yang didapat selama ini dan menghidupinya hingga diakhir penerimaan manfaat PKH itu.

Ketiga KPM PKH itu adalah Merry Lewerissa dari Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, berwirausaha kios, jualan gorengan hingga berhasil menghantarkan salah satu anaknya menjadi tentara; Jamian Polpoke asal Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon juga sudah berkembang dengan usahanya yang mandiri; dan Welda Pattiasina asal Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan, berwirausaha kios dan sembako. (L01)