AMBON, LaskarMaluku.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Pedagang (APPP) bersama puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali serbu kantor Balai Kota Ambon. Kedatangan sejumlah masa tersebut meminta Pj Walikota Ambon menepati Janjinya.
Pasalnya Sekwan DPRD Provinsi itu telah berjanji akan mempertemukan Pedagang Amplas bersama PT. Bideren.untuk membicarakan terkait harga lapak di Ambon Plaza (Amplaz).
Aksi demonstrasi yang berlangsung Rabu (15/5/2024), sekira pukul 10.00 WIT tersebut dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap), Ais Souwakil yang di kawal ketat oleh aparat kepolisian.
Sejumlah pedang juga mengklaim bahwa terdapat Pungutan Liar (Pungli) yang di lakukan oleh PT. Moderen Multi Guna (MMG). Untuk itu mereka meminta penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena segera membatalkan kontrak antara kedua bela pihak tersebut.
Koordinator lapangan, Ais Souwakil dalam orasinnya mendesak Wali Kota Ambon harus berpihak dan memperhatikan nasib hidup para pedagang apmlaz.
Kami meminta kepada Wali Kota Ambon untuk mengevaluasi dan sekaligus membatalkan kontrak dengan PT. Moderen karena melakukan pungli terhadap pedagang Apmlaz,” teriak Ais dalam orasinya.
Mereka juga minta Pj Walikota untuk meninjau kembali dan merubah nilai bagi hasil dan proyeksi keuntungan dalam skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang mengakibatkan kemahalan biaya kontrak oleh pedagang sendiri.
Selain itu kata Ais bahwa, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan PT. MODEREN harus di audit oleh BPKP. Hal tersebut patut di curigai karena ada proyeksi keuntungan dan bagi hasil yang disepakati terlalu banyak dan sangat tinggi sehingga memberatkan para pedagang.
“Pemkot Ambon dan PT. Moderen harus turunkan harga sewa kios sebanyak 50% dari nilai tagihan pungli saat ini. Kontrak antara dua belah pihak selama 5 Tahun secara gratis kepada pedagang sebagai akibat dari keadaan Force Majeure (kerusuhan, gempa Bumi Dan Covid 19).
Pedagang Amplaz, Salma mengaku merasa ditipu oleh Pemerintah Kota dalam hal ini Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena dan para stafnya. Kenapa tidak, harga sewa ruko yang awalnya hanya Rp.500 juta kini melambung drastis.
“Ini bangunan bukan bangunan baru. Harga yang paling rendah dari 500 juta sampai 1 Miliar lebih. Tolong jua pak kita ini pedagang kecil cuman jual obat pakaian, jual bunga, kita tidak jual Emas Batangan. Kenapa harus naik sejauh itu,” kesalnya Salma.
Salma mengaku, kedatangan kami kesini untuk untuk menagi janji Pj Bodewin Wattimena yang konon katanya akan mempertemukan kami bersama PT. Moderen. Namun janji mereka hanya bohong belaka.
“Pak Robby saya sudah ketemu bapak dan pak janji akan kasi ketemu kita dengan Pak Pj walikota Kita sabar tunggu-tunggu pak. Tolong jua bilang ke Pak Bodewin kita tunggu beliau punya janji,” tegasnya.
“Antua janji mau kasih ketemu kita dengan PT. Moderen untuk bicara dan tentukan harga yang sesuai. Tetapi belum teralisasi. Kita sudah berjuang selam 30 tahun,” tegas Salma lagi.
Tak berselang lama berorasi, para masa langsung di temui oleh Sekertaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse dan dan Asisten III, Roby Sapulete.
Sementara itu, Sekkot Ambon, Agus Ririmasse berjanji akan mendatangi pihak dari PT. Moderen agar hadir bersama kami untuk membahas persoalan Amplaz. Apalagi saat ini Ririmasse sebagai ketua timnya.
“Karena kalian adalah warga Kota Ambon, maka besok kami akan panggil pihak PT. Modern Group untuk kita menanyakan. Kita minta mereka mempresentasikan harga Lapak kenapa sampai bisa naik seperti itu,” janji Sekkot.
Yang jelas kata Sekkot, mereka juga sudah pasti mempunyai dasar. Jadi saya juga tidak bisa membela bapak/ibu sekalian dan saya juga tidak bisa membela pihak PT. MGG.
“Nanti besok saya dan tim akan duduk bersama mereka untuk membahas persoalan tersebut. Karena saya kan ketua panitia. Kan Pemkot telah melaksanakan MoU dengan pihak PT. Moderan sekaligus PKS. Artinya kewenangan itu ada di dua pihak tidak kewenangannya semua ada di kami,”jelas Ririmasse. (L06)