LASKAR – Gubernur Maluku terpilih, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail diingatkan melihat secara holistik proses pembatalan acara pelantikannya bersama Barnabas Orno, sebagai titik awal konsolidasi menyeluruh di tubuh birokrasi. 

Pasalnya, pembatalan dimaksud bukan ansich kesibukan Presiden RI, Joko Widodo dalam tensi tinggi dinamika Pilpres 2019. 

“Saya kira aspek itu (Kesibukan Presiden Jokowi – Red) tidak berdiri sendiri. Bukan semata-mata faktor politik di pusat,  kata aktivis Raendra Manaha kepada Laskar, Selasa (2/3/2019). 

Artinya, sambung tokoh muda asal Maluku Barat Daya (MBD), penjelasan Mendagri, agenda Presiden sangat sibuk, berikut pemerintah pusat diperhadapkan dengan pesta demokrasi Pemilu 17 – April – 2019 mendatang, tidak berarti selesai.

Raendra yang pernah membaktikan diri di KNPI Maluku ini menyebut, ada faktor internal yang turut punya andil dibalik pembatalan pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail-Barnabas Orno.

“Faktor internal itu, justru berasal dari daerah. Jadi ada para pelaku politik, kalangan elitis yang sengaja menginginkan acara pelantikan ditunda sampai selesai Pemilu,” terangnya.

Menjawab Laskar mengenai kubu internal itu, Raendra enggan menyebutkan nama person per person.

“Kurang etis tetapi tentu tidak tertutup kemungkinan datang dari lingkaran Murad Ismail sendiri,” katanya menduga.

“Ya, kita bisa menarik benang merah dari diskursus yang berkembang di daerah. Ada proses pen-Caleg-an, sebagai dinamika eksternal di daerah. Sadar atau tidak, suka atau tidak, cantolan kepada kekuasaan lumrah. Tetapi terdapat pula soal APBD dimana semuanya saling berkelindan,” jelas Raendra lagi.

Oleh karena itu, sebagai Gubernur Maluku, Murad Ismail harus sungguh-sungguh melakukan konsolidasi internal utamanya dalam tubuh birokrasi.

“Pak Murad harus berhati-hati melihat gelagat kurang baik dari orang-orang di sekitarnya. Yang terdekat sekalipun harus diwaspadai,” tegasnya.

Masih menurut Raendra, guna mempercepat proses pembangunan dibutuhkan dukungan penuh dari semua pihak.

“Mengejar ketertinggalan sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia Pak Murad sangat membutuhkan dukungan sepenuh hati, tidak main-main atau setengah hati. Pembatalan acara pelantikan ini, kiranya menjadi evaluasi penting bagi Pak Murad melangkah ke depan bagi kemajuan Maluku,” pungkasnya diplomatis. (L01)