 |
| Susilo Bambang Yudhoyono |
LASKAR – Lampu hijau koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar di Pilkada putaran kedua bukan, bukan hal yang kaku. Sebab, politik itu selalu bergerak dinamis. Dari pahit bisa ke manis, begitupun sebaliknya.
Politisi Partai Demokrat, Michael Wattimena mengatakan, sikap Partai Demokrat menghadapi Pilkada putaran kedua tahun 2018 mendatang, fleksibel.
“Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kesempatan berdialog di TV One menyampaikan bahwa dalam politik segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Pada konteks Pilkada ini, ya Partai Demokrat menunggu minangan dari Partai Golkar,” kata Michael Wattimena kepada LASKAR, Sabtu (7/10/2017) di Ambon.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini, pernyataan SBY merupakan hal wajar dalam dinamika politik.
“Yang tadinya kita tidak ada pandangan sama sekali tapi pada akhirnya bisa saja mesra. Tetapi juga endingnya menjadi pahit. Ya itu hal yang biasa sebagai bagian dari pada dinamisasi politik yang ada,” ungkapnya.
Dikatakan, politik karena tidak bisa diduga maka siapapun tidak bisa tetapkan secara pasti karena proses politik berlangsung dinamis.
“Semua partai politik di Maluku tidak satupun memenuhi syarat mengusung calon Gubenur sehingga semua sifatnya “mencari dana” mencari yang lain untuk memenuhi persyaratan itu,” terangnya diplomatis.
Karena itu, jelas Michael, jika kemudian terjadi pergeseran –, katakanlah yang sudah berketetapan dan jalan bersama lalu kemudian terjadi pergeseran tentu merupakan hal yang wajar dan bukan sebagai sesuatu yang luar biasa.
Masih menurut Michael, jika saja saat ini sebagai petahana, Said Assagaff meminang dirinya, maka sebagai pekerja partai harus siap.
“Saya ini pekerja partai dan kalau itu keputusan dari partai maka saya tinggal mengikuti keputusan dan apa yang menjadi kebijakan partai saya ikuti,” katanya.
Dikatakan, sejauh ini proses atau pentahapan Pilkada masih berjalan sehingga menghadapi kemungkinan koalisi bersama Partai Golkar di daerah pun semua harus siap.
“Jadi ada tahapan-tahapan dimana itu semua diputuskan oleh Majelis Tinggi yang diketuai langsung oleh Ketua Umum. Kalau ada informasi bahwa petahana mau atau berkeinginan dengan Partai Demokrat maka sudah pasti dibicarakan di DPP Partai Demokrat yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum,” tutupnya. (LR)