AMBON, LaskarMaluku.com – Menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah, tetapi bagaimana upaya kita untuk membangun dan menjadikan Daerah yang kita nahkodai tersebut agar lebih maju dan dapat mensejahterakan masyarakat.
Hal ini di sampaikan Gubernur Maluku, Drs. Murad Ismail saat melantik Penjabat Bupati Maluku Tenggara (Malra) Drs. Jasmono, M.si dan Penjabat Walikota Tual, Hi. Akhmad Yani Renuat, S.Sos, di Aula lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Selasa (31/10).
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri dalama Negri Republik Indonesia, Prof. Drs.M. Tito Karnavian deng nomor 100.2.1.3- 4114 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Malra dan Keputusan Mendagri nomor 100.2.1.3-4115 tentang pengangkatan Penjabat Wali Kota Tual tanggal 7 Oktober 2023.
Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutanya mengatakan, Latar belakang sejarah pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara dan kota Tual yang bermukim pada satu wilayah kepulauan Kei, serta terlahir dari suku yang sama menjadikan agenda-agenda penting kedua pemerintahan selalu seiring sejalan termasuk pelantikan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota Tual di hari ini.
“Saudara kedua adalah ASN yang dipercayakan Bangsa dan Negara untuk meneruskan pimpinan di Kabupaten Maluku Tenggara dan kota Tual, karena itu saya ingatkan untuk memperhatikan sungguh-sungguh seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari tugas-tugas saudara berdua”, kata Gunernur.
Sesuai dengan aturan Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang penjabat Gubernur, penjabat bupati dan penjabat Walikota akan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Ada beberapa pejabat yang belum setahun sudah diganti karena kinerjanya tidak baik.
“Jika kinerja pimpinan tidak baik pesan Mendagri, terutama masalah inflasi harus di tegur. Jadi saya samapikan kepada para pejabat bahwa Inflasi ini sangat penting, harus di jaga agar tidak melonjak naik”, ucapnya
Sekaran kita sudah berada pada tahapan pesta demokrasi terbesar bagi Bangsa Indonesia yakni Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden beserta Pilkada serentak di tahun 2024.
“Salah satu tugas penting penjabat bupati dan penjabat walikota sebagaimana disebutkan dalam keputusan Permendagri adalah memfasilitasi dan mensukseskan agenda nasional tersebut termasuk menjaga netralitas ASN di lingkup pemerinta daerahnya masing-masing untuk bersikap Netral”,ujarnya.
Untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan Pilkada tahun 2024, alokasi anggaran Pilkada tahun 2024 yang dibiayai dengan APBD masing-masing harus terstruktur secara efektif, profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kepala daerah harus mampu memantaskan kemiskinan, mensejahterakan masyarakat, dan mampu menjaga sumberdaya alam agar dapat dikembangkan oleh generasi masadepan”, ujar Gubernur. (L06)