Share

 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo didampingi Gubernur Murad Ismail , saat melepas eksport ikan tuna sebanyak 2,2 ton (2.222 kilogram) yang dilakukan PT Maluku Prima Makmur di Desa Tawiri, Ambon, Minggu (30/8/2020). (dok-ist)

LASKAR – Pemerintah Pusat serius mendorong sektor perikanan dan kelautan di Maluku dengan menetapkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). 

Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo saat melepas eksport ikan tuna sebanyak 2,2 ton (2.222 kilogram) yang merupakan hasil tangkapan di laut Maluku itu, Minggu (30/8/2020).

“Kehadiran saya  di Maluku khususnya di Kota Ambon merupakan keseriusan Pemerintah Pusat terhadap penetapan Provinsi Maluku sebagai LIN,” kata Menteri Edhy Prabowo. 

BACA JUGA:  Sekda Maluku Ingatkan Pilkada Jangan Timbulkan Klaster Baru

Dirinya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang terus meningkatkan sumber daya lautnya. Sehingga, ekspor ikan tuna ke Negara Jepang ini dapat dirasakan dan dinikmati serta bermanfaat bagi masyarakat Maluku.

“Jadi kita dapat dua sertifikat. Jepang dan Arab Saudi sebagai negara tujuan untuk ekspor hasil laut kita,” ujarnya.

Edhy menegaskan, peningkatan daya ekspor Maluku ke negara luar, bertanda seriusnya Pemerintah Pusat dalam mendorong sektor perikanan laut Maluku. Selain itu juga bermanfaat bagi nelayan di Maluku.

Selain Menteri Edhy Prabowo, hadir pula Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan RI serta sejumlah Dirjen, staf ahli dan Pembina. 


Serahkan Bantuan Untuk Kabupaten/Kota

Dalam kesempatan itu Menteri Kelautan dan Perikanan menyerahkan bantuan pemberdayaan kepada para kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten/Kota di Maluku.

BACA JUGA:  Pemkot Ambon Fasilitasi Pertemuan TNI AU dan Masyarkat Tawiri Soal Batas Tanah

Menurut Menteri, bantuan yang diberikan disadari sungguh masih kurang, untuk itu Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan RI telah menyiapkan sejumlah dana untuk kepentingan nelayan di seluruh Indonesia.

 “Khususnya nelayan yang ingin meningkatkan hasil produksi akan diberikan kemudahan untuk bisa mengakses modal usaha mulai dari Rp 50-200 juta melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR),”janjinya .

Dalam kegiatan itu, Mentri KPP, didampingi Gubernur Maluku, Murad Ismail, dua Anggota DPR RI dapil Maluku, Abdulah Tuasikal dan Hendrik Lewerissa, yang langsung mengunjungi PT Maluku Prima Makmur di Desa Tawiri, Kota Ambon. (L02)