Anggota DPRD Kota Ambon Yusuf Wally

LASKAR – Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally meminta masyarakat untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Ambon dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan mematuhi Perwali nomor 16 tahun 2020 salah satunya pemberlakuan system ganjil genap bagi angkutan umum   

kendati demikian, dirinya meminta agar perlu dilakukaan evaluasi lanjutan setelah 14 hari diberlakukan, karena banyak plus minesnya.  

Hal ini disampaikan Yusuf Wally dalam rapat dengar pendapat antara Dinas Perhubungan Kota Ambon dengan Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Senin (08/6/2020).

Dikatakan, pemberlakuan sistem ini akan disertai dengan kebijakan  pengurangan retribusi terminal yang akan ditarik sesuai dengan operasi angkot.

Wally merincikan, pemberlakukan sistem ganjil genap ditetapkan untuk plat nomor kendaraan ganjil meliputi hari Senin, Rabu, Kamis, dan genap meliputi  hari Selasa, Kamis dan Sabtu, dan untuk hari Minggu normal seperti biasa.

Selain memberlakukan sistem ganjil genap, juga akan diberlakukan ketentuan bagi setiap angkot untuk mengangkut penumpang tidak lebih dari 50 persen.

Politisi PKS yang akrab dengan warga kota ini menyampaikan kepada Dinas Perhubungan agar dapat konsisten di lapangan untuk mengawal program ganjil genap seperti aturan yang ditetapkan sejak pukul 5.30 WIT sampai pukul 21.00 WIT.

Kebijakan itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 16 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat ditengah pandemi Covid-19 di Kota Ambon.

“Ganjil genap tetap dilakukan juga protokol kesehatan, untuk angkutan maksimal 50 persen baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Jadi kalau misalnya mobil jenis sedan itu muat lima penumpang jadinya hanya tiga,”jelasnya.

Wally mengakui, dampak dari sistem ganjil genap ini akan sangat terasa bagi sopir bantu yang ada di Kota Ambon.

Pasalnya, mereka akan mengalami kesulitan mencari kendaraan untuk dikendarai. Sehingga ini akan berpengaruh juga kepada perekonomian keluarga.

Lantaran itu, Yusuf meminta Dinas Perhubungan agar memberikan kompensasi bagi sopir angkot yang belum terima bansos. Paling tidak Dishub Kota Ambon bisa memfasilitasi sopir angkot untuk bantuan bansos bagi yang belum mendapatkannya.

“Ada 2000 angkot di Kota Ambon. Dengan proses ganjil genap, artinya hanya 1000 angkot saja  yang akan beroperasi setiap hari,”jelasnya seraya menambahkan, problem yang ditemukan saat dengar pendapat, mobil jurusan Latuhalat yang beroperasi sangat sedikit jika dibandingkan dengan penumpangnya, sehingga para penumpang mengalami kesulitan untuk melakukan aktifitasnya.

Wally menambahkan, ada juga sopir mobil tidak berani keluar, karena sudah dipastikan sopir tidak dapat  gaji  bulanan. Serta ada juga pengusaha mobil angkot tidak keluarkan angkotnya karena setoran dikurangi 50 persen. (L02)