LASKAR – Pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Ambon Maluku dan Maluku Utara Direktorat Jenderal Binamarga, diminta untuk segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan jalan di Kabupaten Aru Kota Dobo, yang saat ini telah mengalami rusak parah pada titik ruas jalan, namun jalan tersebut hingga saat ini belum juga di perbaiki.
Pasalnya, jalan sepanjang 12 km ini dijanjikan untuk segera di perbaiki. Bahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aru sudah berulang kali melakukan koordianasi dengan pihak Balai, namun entah kenapa, sampai hari ini tak kunjung realisasi.
Sebelumnya Kepala Dinas Kabupaten Aru, Ir Edwin Nanlohy, ST, mengatakan, terkait dengan kerusakan jalan di Aru maupun terjadi Abrasi pengaman pantai, telah disampaikan dalam rapat kerja bersama DPRD Provinsi dalam hal ini Komisi III DPRD Maluku, dan ini harus segera di tangani secara serius, kalau tidak bisa berdampak pada masyarakat.
“Jadi apa yang tadi disampaikan itu adalah kondisi ril, bahwa Itu kan ruas jalan nasional yang sudah menjadi milik kementerian melalui BPJN Wilayah 16 Maluku dan Maluku Utara Direktorat Jenderal Bina Marga,” kata Nanlohy, saat menghadiri rapat kerja bersama DPRD Maluku dan dihadiri OPD-OPD terkait seluruh Kabupaten/kota di Maluku guna membahas persoalan penanganan bencana di Maluku, Jumat (22/7/2022).
Oleh karena itu sudah beberapa kali dilakukan koordinasi dengan pihak Balai Jalan dengan Satuan kerja (Satker) untuk Wilayah Kei Aru ,dan sebetulanya sudah ada kata sefakat untuk segera di tangani, hanya saja sampai saat ini belum ada realisasi.
Menurutnya karena kalau daerah miliki jalan itu kan berarti termasuk bangunan-bangunan plambeckaps termasuk juga saluran disamping jalan, karena dia penampangnya masih kecil dimensinya, maka ketika intensitas hujan tinggi berdampak banjir kenangan, dia meluap ke jalan dan pemukiman di sekitar. Akibat itu yang harusnya segera ditangani.
“Tadi memang sempat disampaikan di forum terhormat ini maksudnya supaya pihak Balai betul-betul serius, dan perlu secara politik lembaga ini membantu daerah untuk mempressure, sehingga kondisi itu segera direalisasi,”harapnya.
Lebih lanjut, Nanlohy mengatakan, sampai hari ini bahkan dampak psikology, dampak sosial di masyarakat itu pihaknya di buly oleh masyarakat. Sebab dalam posisi masyarakat tidak tahu ini kewenangan siapa, tapi dari sisi tanggungjawab ini menjadi tanggungjawab bersama.
“Ya muda-mudahan dengan moment penting ini teman-teman Balai di dorong untuk segera dengan cepat merealisasikan perbaikan itu, perluasan penampang saluran,” tandasnya.
Sementara, terkait dengan kondisi abrasi dan erosi pantai di sepanjang pesisir pantai Barat Pulau Wamar itu sampai saat ini belum tertangani, itu sudah berlangsung beberapa tahun ini, dan kondisinya sudah cukup ekstrim.
Dikatakan, kemunduran garis pantai sudah cukup jauh, sampai menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan.
“Nah ruas jalan ini yang sementara kita pacu untuk usulan alih status ke provinsi menjadi jalan provinsi, lepas dari jalan Kabupaten/kota supaya teman-teman provinsi dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku yang punya tanggungjawab juga menyangkut bangunan pengaman pantai bisa turun gunung, berarti kan kebutuhan-kebutuhan infrastruktur di Kepulauan Aru, khususnya di Kota Dobo sebagaimana yang sudah disebutkan tadi,” jelas Nanlohy.
Dikatakan sejauh ini kan, kita sudah punya DED atau Detail Engineering Design, sudah disampaikan juga, cuman hasil koordinasi terakhir ke Balai sungai, itu ternyata kita tidak masuk di empat daerah prioritas penangan di Maluku.
“Kita sendiri tidak tahu apa alasannya tapi lokpri itu sudah ditetapkan, itu hanya meliputi empat Kabupaten/kota di Maluku, diantaranya Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBB) dan Kabupaten Buru, kalau tidak salah. Nah sementara Kabupaten Aru tidak masuk, padahal kondisi kita ekstrim, dan kalau tidak segera di tangani, bukan saja infrastruktur, tapi jalan yang jadi korban malah pemukiman warga juga sangat terancam.
“Jadi teman-teman di DPRD Provinsi maupun Balai terkait, kita dorong terus. Momen ini saya pikir cukup penting untuk kita sampaikan aspirasi kebutuhan ril kita supaya lembaga ini juga menjadi bagian tanggungjawab untuk segera membantu daerah menyelesaikan beberbagai persoalannya termasuk Aru,” Jelas Nanlohy.
Dikatakan sementara luasnya jalan Dobo BBM Pertamina, kurang lebih estimasi panjangnya sekitar 12 km, itu juga sudah pernah di tangani tahun 2018, tapi kondisi sekarang itu ada beberapa segmen yang mengalami kerusakan.
Hal itu sudah di koordinasikan dengan pimpinan dan Kasatker Balai, dan dijanjikan di jaminkan untuk ada penanganan dalam tahun ini. Bahkan sudah pernah tim teknis untuk melakukan survei dan pengukuran kesana.
“Harapan besar kita, ini langkah serius untuk segera ditangani, karena ini ruas proritas, ruas strategis Kota Dobo, sehingga tidak ditangani akan berdampak banyak hal termasuk berpotensi lakalantas dan sebagainya,”harapnya. (L04)