Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu menegaskan, Kota Ambon ditetapkan sebagai daerah darurat bencana banjir dan longsor, oleh sebab itu Komisi I mengadakan pertemuan dengan OPD terkait yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon
Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi dokumen penting yang wajib dimiliki oleh masyarakat yang sudah berusia 17 tahun.
Hujan yang mengguyur Kota Ambon disertai angin kencang beberapa hari terakhir memaksa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon melakukan antisipasi pohon tumbang dengan memangkas pohon-pohon yang dianggap berbahaya.
Pj Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menghimbau warga Kota Ambon yang berdomisili pada bantaran sungai dan lereng-lereng gunung agar mewaspadai kondisi cuaca ekstrem di Kota Ambon.
Sebanyak 25 orang peserta Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 64 Tahun 2022 Lemhanas RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Rabu (6/7/2022).
Dalam upaya menjawab ketahanan pangan terutama sayur mayur, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arika Kalesang Latta melaunching Panen Perdana Unit Usaha Hidroponik.
Kapolsek Nusaniwe, Iptu Johan WM. Anakotta menghimbau masyarakat yang bermukim dipinggiran sungai maupun dibawah lereng gunung di wilayah Nusanuwe untuk tetap waspada.
Banjir, dan tanah longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur Kota Ambon.
Hujan lebat yang melanda Kota Ambon, sejak Senin (4/7/2022) malam hingga Selasa pagi (5/7/2022) kembali mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa lokasi.
Negeri Naku, Kecamatan Leitisel Kota Ambon melaksanakan Festival Makan Durian, Sabtu (2/6/2022).
Pj. Wali Kota Ambon, Bodwein M. Wattimena, membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) Ke – V Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Ambon Sabtu (2/6/2022) di Aula Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon harus berinovasi mengatasi masalah air bersih.
Pelantikan Saniri empat Negeri (Desa Adat) di Kota Ambon sampai saat ini masih ditunda.
Spanduk dan Banner yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan mengganggu keindahan kota menjadi sasaran penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menaruh perhatian terhadap nasib tenaga guru honorer.