antan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Ruben Benharvioto Moriolkosu dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Tanimbar Petrus Masela dijebloskan ke Rutan Ambon, Selasa (27/2/2024).
Kota Tual mendapatkan nilai standar pelayanan publik tahun 2024 dengan angka 67,26 persen. Dari angka tersebut, Kota Tual keluar dari Zona Merah dan naik ke Zona Kuning.
Masuk Zona Kuning, Kabupaten Malra Perlu Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik AMBON, LaskarMaluku.com - Dua kali berturut-turut masuk zona kuning tingkat pelayanan public, maka Ombudsman RI perwakilan Maluku meminta pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tenggara perlu tingkatkan. "Ketika tahun 2023, hasil survei kita itu masih zona kuning. Ini juga masih zona kuning tetapi ada penurunan sedikit, dimana ada dua OPD dalam hal ini Puskesmas Watdek dan Dinas Pendidikan itu berada di dalam zona merah. Jadi kami sangat mengharapkan supaya kedepan itu ada perbaikan sehingga semua bisa berada di zona hijau," kata Hasan, kepala kantor Ombudsam, di Ambon, Senin (26/2/2024). Adapun kaitan dengan dimensi-dimensi penilaian ini. Dimana dimensi yang menjadi persoalan terbesar itu adalah dimensi input kompetensi dari teman-teman yang ada di OPD dinilai bahwa dalam memahami SOP terhadap ombudsman itu lebih ditingkatkan lagi. Kemudian, dimensi proses dimana sampai hari ini website Kabupaten Maluku Tenggara belum bagus (mati hidup-red), artinya ketika di akses bisa dan beberapa saat kemudian tidak jadi lagi, sehingga menjadi persoalan besar bahkan sangat memprihatinkan. "Itu adalah ketika beberapa OPD itu sudah punya website tetapi kegiatan-kegiatan mereka yang terkait dengan pelayanan dan pembangunan itu tidak dipublikasikan secara baik, sehingga ketika data yang mau kita tarik menyangkut dengan kegiatan-kegiatan tidak terupdate secara baik," bebernya. Diantara semua kelemahan kata Hasan, ada sesuatu yang menakjubkan adalah dimensi output, dimana seluruh responden setelah ditanya tentang pelayanan yang dilakukan oleh OPD ijin dan perizinan, mereka menganggap bahwa sangat puas dan baik. Itulah yang menjadi kelebihan dari dimensi output. "Yang satu lagi yakni dimensi pengaduan, sampai hari SP4N lapor yang ada di Malra itu tidak berfungsi secara baik, kemudian orang yang bertanggung jawab terhadap pengaduan belum ditunjuk dengan baik. Mestinya SK prosesnya bagimana cara menyelesaikannya itu musti di benahi, terutama SP4N lapor, dan itu kami ingin supaya difungsikan karena itu terintegrasi dengan kantor staf Kepresidenan, Menpan RB, Kemendagri dan Ombudsman," sahutnya. Sebap Pemerintah Pusat (Pempus) menjadikan SP4N lapor sebagi data nasional terhadap seluruh keluhan dan persoalan yang terjadi di sana. "Sampai hari ini belum berfungsi sehingga Pemerintah pusat menganggap bahwa Kabupaten Maluku Tenggara tidak ada masalah, padahal itu bukan masalah kaitan dengan lapor-laporan tetapi laporan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat di sana juga bisa pemda memprovokasi masyarakat untuk melakukan laporan yang ada disitu sehingga ketika SP4N lapor itu dibuka ada cerita menyangkut tentang persoalan yang terjadi di sana," tandasnya. Pejabat Sekda Kabupaten Malra, Nikodemus Ubro mengatakan, hari ini kami menerima pelayanan publik untuk Kabupaten Maluku Tenggara, dari hasil Penilaian Ombudsman Malra masih berada pada zona kuning dengan nilai 60,80. “Padahal sebelumnya ada penurunan 1,0, sekian kemarin itu 62 dan sekarang berada pada 60,80 jadi agak menurun satu digit. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami untuk kedepan dengan memperbaiki pelayanan publik pada beberapa dinas yang menjadi sampel, dan akan kami laporkan kepada Bupati agar menjadi perhatian, bersama ,dan tentu kami akan lakukan terutama pembinaan pembinaan pada indikator input dan pengaduan ini perlu diperbaiki kedepan,”tandasnya. (L06)
AMBON, LaskarMaluku.com – Pemerintah Kabupaten Buru, mendapatkan penilaian Zona Kuning, atau kategori sedang. Penilain itu didapatkan dari Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024, dari perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku. PTSP Buru mengatakan, penilaian ini akan menjadi bahan acuan untuk meningkatkan kinerja kami terutama dinas-dinas pelayanan publik, karena mereka merupakan salah satu kebutuhan utama dari pemerintah […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Ombudsman Provinsi Maluku menilai, nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masuk zona merah selama lima tahun terakhir. Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku Hasan Slamat menjelaskan pihaknya sangat prihatin sekali kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karena selama kurang lebih lima tahun terakhir ini Kepulauan Tanimbar berada di dalam zona merah terus […]
Guna menyamakan pikiran, dan menjalin sinergitas untuk menjaga dan mengendalikan kondisi inflasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka Pj Bupati Piterson Rangkoratat melakukan pertemuan dengan para pengusaha (distributor kebutuhan pokok), Badan Pusat Statistik, Perum Bulog, PT Pelni dan Unit Penyelenggara pelabuhan (UPP) Saumlaki
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Maluku bersinergi melaksanakan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan di wilayah. Kabupaten Seram Bagian Timur.
Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng) Rasyid Sahubawa telah menyalahi kewenangannya, menggunakan "Tunjangan anggaran sertifikasi para guru di wilayah Maluku Tengah tahap 3 dan 4.
Tual, LaskarMaluku.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Agoes Soenanto, S.H, M.H bersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Maluku Ny. Debie Agoes melakukan peresmikan Gedung Penunjang Kantor Kejaksaan Negeri Tual, Senin, (22/1/2024) siang. Peresmian gedung penunjang sekaligus Kantor IAD Kota Tual itu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kajati Maluku dan Ketua IAD […]
Ada hal menarik yang disampaikan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Piterson Rangkoratat, SH usai Ibadah Oikumene Natal dan Tahun Baru 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dipusatkan di gedung Kesenian jalan Ir. Soekarno, jalan poros, Jumat (19/01/2024).
Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat,SH mengaku merasa terhormat dan bangga, karena Tanimbar diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah Musyawarah Pastoral Keuskupan Amboina tahun 2024.
SAUMLAKI, LaskarMaluku.com – Guna menciptakan pemerintahan yang professional dan berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, maka Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat, SH menggunakan hak prerogatifnya sebagai kepala daerah untuk melakukan penyegaran di birokrasi, sehingga ASN di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mampu melakukan pelayanan publik secara profesional, dengan memegang teguh nilai-nilai dasar dan […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Kabupaten Buru mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Widya Murad Ismail kepadaPenjabat Bupati Buru Dr. H. Jalaluddin Salampessy, S.Pi., SH., M.Si di kantor Gubernur Maluku, Rabu (27/12/2023). “Hari ini tepat tanggal 27 Desember 2023 Alhamdulillah syukur Kabupaten buru mendapatkan penghargaan yang […]
Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat,SH mengatakan pengendalian inflasi menjadi salah satu program perioritas dirinya selama menjabat
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepuauan Tanimbar berkomitmen agar di tahun 2024 Rancangan APBD Kepulauan Tanimbar harus memiliki postur yang berimbang di berbagai sektor.