AMBON, LaskarMaluku.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengaku belum merasa puas jika hanya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Menurut Gubernur, WTP memang baik adanya namun jika ada catatan kritis dari BPK maka itu juga bukan hal yang baik, karena WTP bukanlah Sebuah Prestasi. Dikatakan, WTP itu penting bagi pemerintah daerah karena selama 6 tahun […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Sebanyak 1.889 kapal yang beroperasi di laut Arafura, atau Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 meliputi perairan laut Aru, laut Arafura dan lait Timor, yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar. WPP 718 merupakan wilayah dengan potensi sumberdaya ikan terbesar di Indonesia. WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan), yaitu pembagian wilayah pengelolaan perikanan yang didasarkan […]
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, menggelar rapat paripurna masa persidangan Ke-III, dalam ramgka penyampaian laporan hasil pemeriksaan badan pemerikasaan keuangan (BPK)-RI perwakilan provinsi maluku terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watubun, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku di tahun 2024 kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), itu berarti laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dalam hal yang material.
AMBON, LaskarMaluku.com – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pecinta Alam (APA) Maluku, kembali menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Maluku, pada pukul 11.30 WIT, Rabu (28/52025). Aksi ini adalah menindaklanjuti hasil unjuk rasa dari mahasiswa Cipayung kota Ambon beberapa waktu lalu terkait dengan kematian Firdaus Ahmad Fauzi, pendaki asal bogor (27) hilang sejak […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerahtelah mengumpulkan data dari 11 titik yang menjadi objek pajak dan retribusi, di antaranya Blut Vlissingen, puskesmas rawat inap, serta sejumlah klinik. Pendataan dilakukan secara detail dengan metode by name by address, terutama untuk kategori Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Kalau ada 100 ribu wajib […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Kabupeten Kepulauan Aru, selain masuk dalam daerah ketegori, Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3 T, Kabupeten ini juga memiliki banyak pulau dan tertinggal dari berbagai hal. Daerah 3T seringkali mengalami:Keterbatasan infrastruktur: Akses jalan, transportasi, listrik, dan komunikasi sering terbatas. Keterbatasan akses ke layanan dasar: Kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya sering kurang […]
AMBON LaskarMaluku.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa SH, LL.M memberikan isyarat kalau dalam waktu sehari dua nanti, pemerintah provinsi bersinergi dengan unsur pimpinan dewan dan pimpinan fraksi di DPRD provinsi Maluku bertemu Kementerian Kelautan dan Perikanan guna membicarakan soal kelonggaran dan atau “Kebijakan Relaksasi” terhadap alih muat ditengah laut, khusus daerah penangkapan ikan (Fishing ground) […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD Kota Ambon telah menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024–2025, yang berlangsung di DPRD Kota Ambon, Senin 26 Mei 2025. Tiga Ranperda tersebut meliputi: Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan Pembangunan transportasi di Kota Ambon sangat penting untuk menunjang […]
AMBON LaskarMaluku.com – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) didesak untuk mencabut Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No 239 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan No 483.Kedua surat edaran tersebut, dinilai telah merugikan daerah penghasil ikan, utamanya pada Sona 718 di Laut Arafura. Daerah Penangkapan Ikan 718 (Fishing ground) […]
Untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku, Komisi II DPRD Maluku berkomitmen untuk mendorong sektor kelautan dan perikanan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)-RI terkait dengan pembagian hasil perikanan di Maluku, yang selama ini Maluku hanya mendapat 50 persen atau Rp 1,3 Triliun.
Komisi IV DPRD Maluku dalam pengawasan di 11 kabupten/kota di Maluku menemukan bahwa pelayanan kesehatan belum dilakukan secara maksimal kepada masyarakat. Apalagi kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran tentu sangat berdampak.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Jhon Laipeny mendesak Gubernur Maluku agar pihak inspektorat melakukan proses audit dilakukan secara objektif dan terbuka berkaitan dengan proyek rehabilitasi rumah dinas Gubernur Maluku di kawasan Mangga Dua dan pembangunan gedung E RSUD Haulussy pembayaran utang BPJS kesehatan sebesar Rp 19 miliar.
AMBON, LaskarMaluku.com – Kondisi warga korban kebakaran di RT 2 (Benteng Atas) Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe , Kota Ambonyang terjadi beberapa hari lalu mendapat perhatian Sri Kandi Partai Golkar yang juga Anggota DPRD Kota Ambon , Dessy Kosita Halauw Dapil Nusaniwe Wanita,yang akrab disapa ibu Des kamis (22/5/2022), menyalurkan bantuan sembako kepada 31 kepala keluarga […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Sejumlah pemuda dari gerakan Pemuda Marhaen Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku pada Kamis (22/5/2025) pukul 11.25 WIT. Mereka menuntut kejelasan atas dua proyek air bersih di Tayando, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, yang hingga kini mangkrak meski telah menelan anggaran lebih dari Rp50 miliar. Proyek tersebut masing-masing […]