AMBON, LaskarMaluku.com – Berdasarkan hasil on the spot Komisi III DPRD Kota Ambon , Kamis (12/6/25). Sore, terdapat pemungutan yang dilakukan sangat besar, tetapi retribusi pasar yang diterima oleh Dinas Indag hanya 20 juta hingga bulan Mei. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, menyatakan bahwa pemungutan di Pasar Batu Merah tidak rasional. […]
AMBON,LaskarMaluku, – Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela,Menilai bahwa, Penertiban pasar yang dilakukan belum berhasil karena adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pedagang di pasar. Oleh karena itu, meminta pemerintah provinsi untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan pasar mardika ke pemerintah kota. Permintaan ini disampaikan setelah dilakukan peninjauan ke Pasar Batumerah dan Pasar Mardika, Kamis (12/6/25) sore. Ditegaskannya, […]
AMBON,LaskarMaluku.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Fembri Tuanakotta, menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon untuk membeli barang pada tempatnya, yaitu di dalam gedung pasar yang telah disediakan. Ia meminta masyarakat untuk tidak membeli barang di pinggir jalan dengan menggunakan kendaraan, karena hal ini dapat menyebabkan kemacetan dan kerumunan di pasar. “Jadi kami menghimbau kepada […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku secara kelembagaan telah membicarakan tentang pengoperasian PT Batulicin, yang saat ini beroperasi Ohoi (Desa Nerong Kei Besar. Meski begitu rapat internal itu membahas berbagai berbagai hal salah satunya termasuk PT Batulicin yang diduga belum memiliki ijin AMDAL tetapi lebih lebih awal melakukan pengerukan material di Ohoi Nerong […]
AMBON,LaskarMaluku.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menjelaskan bahwa permasalahan lahan Eks Hotel Anggrek menjadi sorotan karena adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, dalam prosesnya terdapat surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh lurah yang dinilai tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Far-Far mengungkapkan bahwa DPRD telah melakukan […]
Dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, baru tiga daerah yang memenuhi kriteria untuk Program Sekolah Rakyat (PSR), kriteria yang telah dipenuhi oleh ketiga daerah, berupa luas lahan yang ditentukan yaitu antara 5 hingga 10 hektar.
Komisi I DPRD Kota Ambon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk segera mengevaluasi kinerja Penjabat sementara (Pjs) Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Idrus Buamona.
Pengambilan bahan baku batu marmer di Desa Hulung, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, mulai dilakukan.
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Patrick Moenandar menyikapi persoalan penolakan Raja Negeri Urimessing, yang telah dilantik oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena pada 30 Mei 2025 kemarin.
Masyarakat Maluku masih menanti hasil pengawasan DPRD Provinsi Maluku terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2024.
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Smart City saat ini tengah menunggu proses harmonisasi di tingkat provinsi sebelum dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan lebih lanjut di DPRD.
AMBON, LaskarMaluku.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengaku belum merasa puas jika hanya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Menurut Gubernur, WTP memang baik adanya namun jika ada catatan kritis dari BPK maka itu juga bukan hal yang baik, karena WTP bukanlah Sebuah Prestasi. Dikatakan, WTP itu penting bagi pemerintah daerah karena selama 6 tahun […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Sebanyak 1.889 kapal yang beroperasi di laut Arafura, atau Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 meliputi perairan laut Aru, laut Arafura dan lait Timor, yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar. WPP 718 merupakan wilayah dengan potensi sumberdaya ikan terbesar di Indonesia. WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan), yaitu pembagian wilayah pengelolaan perikanan yang didasarkan […]
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, menggelar rapat paripurna masa persidangan Ke-III, dalam ramgka penyampaian laporan hasil pemeriksaan badan pemerikasaan keuangan (BPK)-RI perwakilan provinsi maluku terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watubun, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku di tahun 2024 kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), itu berarti laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dalam hal yang material.