Komisi I DPRD Provinsi Maluku meminta dan mendesak pihak Penyidik Kepolisian Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk lebih serius dan profesional dalam menangani kasus tabrak lari yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang hingga meninggal dunia.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku mengecam dengan keras sikap perusahaan PT. Akar Daya karena mengabaikan hak karyawan.
Dipastikan, Jumat (9/12/2022) Benhur Geoerge Watubun dilantik dan diambil sumbah sebagai Ketua DPRD Maluku dalam sidang paripurna, menggantikan Lucky Wattimury, di ruang rapat utama DPRD Maluku.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Benhur George Watubun sebagai Ketua DPRD Maluku menggantikan Lucky Wattimury untuk sisa masa jabatan Tahun 2019-2024
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku waktu dekat akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Maluku guna membicarakan skema SMA Siwalima dengan mengundang pihak Komite untuk dibicarakan, salah satunya terkait dengan nilai kontrak dengan jumlah siswa yang tersedia. Demikian disampaikan Wakil ketua komisi IV DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin.
Anggota Komisi I DPRD Maluku, Mumin Refra menilai, terdapat perubahan postur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Maluku TA 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang anggarannya lebih besar dari OPD lainnya.
Pelantikan Benhur Watubun sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku menggantikan Drs Lucky Wattimury masih menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kapala Bidang (Kabid) Lalulintas Laut Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Sandra Tarumaselly mengungkapkan, menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) semua tranportasi laut yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tetap beroperasi seperti biasa.
Karo pemerintahan Biro Setda Pemerintah Provinsi Maluku, Boy Kaya mengaku, pengajuan surat penetapan Ketua DPRD Maluku, Benhur G Watubun telah diajukan ke Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Jumat pekan lalu.
DPRD Provinsi Maluku gelar rapat paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Maluku tahun 2023.
Komisi II DPRD Provinsi Maluku, meminta pihak PT. PLN (persero) Wilayah Maluku dan Maluku utara agar mengantisipasi pemadaman lampu saat event piala dunia maupun menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Anggota Komisi II DPRD Maluku, Edwin Huwae, SH meminta pihak PT. PLN Persero Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara (Malut) untuk melakukan pemasangan listrik kepada warga Desa Alang Kecamatan Leihitu, Kabupaten maluku Tengah yang rumahnya belum teraliri listrik.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, akan terus mendorong dan memperjuangan Abdul Mutahlib Sangadji atau yang disingkat A.M Sangadji, yang merupakan salah satu tokoh Perjuangan Kemerdekan asal Maluku.
DPRD Provinsi Maluku, telah menyurati pemerintah pada 1 November 2022 untuk segera mempersiapkan dokumen KUAH dan PPAS APBD tahun 2023.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, mengatakan dalam waktu dekat akan menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun 2023.