Sairdekut Minta Pemprov Siapkan KUAH – PPAS APBD 2023 Untuk Dibahas
DPRD Provinsi Maluku, telah menyurati pemerintah pada 1 November 2022 untuk segera mempersiapkan dokumen KUAH dan PPAS APBD tahun 2023.
DPRD Provinsi Maluku, telah menyurati pemerintah pada 1 November 2022 untuk segera mempersiapkan dokumen KUAH dan PPAS APBD tahun 2023.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, mengatakan dalam waktu dekat akan menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun 2023.
Untuk meningkatkan PAD di Kota Ambon Tahun 2023 mendatang, Pemerintah Kota Ambon telah mengeluarkan kebijakan baru dengan diberlakukannya penagihan uang sampah atau retribusi dari Warga di Kota Ambon
Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy dihadapan Komisi I DPRD Maluku berjanji, akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi I terkait dengan pelantikan Abdullah Elvuar sebagai Kepala Desa Jikumarasa dipecepat.
Komisi I DPRD Kota Ambon, menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan Kota Ambon, BPOM Maluku, dan seluruh pemilik Apotik di Kota Ambon.
Komisi I DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat kerja guna membahas persoalan tanah milik keluarga Sarimanella yang selama ini diambil alih oleh pemerintah provinsi Maluku
DPRD Kota Ambon besok, Kamis (3/11/2022) memanggil Managemen Rumah Sakit Siloam untuk menjelaskan terkait dengan Pelayanan di rumah sakit yang dinilai buruk.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Eddyson Sarimanela mendesak Pemerintah Kota Ambon memperhatikan aktivitas bongkar muat barang pada sejumlah ruas jalan protokol.
Wakil Ketua Komisi III, Ibu Saoda Tethol mengatakan, pihak komisi langsung menindaklanjuti surat masuk dari masyakakat Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah yang meminta DPRD memperhatikan jalan lingkar Nusalaut yang mengalami kerusakan parah.
Kondisi geografis dan rentang kendali di Kecamatan Seram Utara (Serut) membuat warga mengalami kesulitan untuk berobat jika sakit.
Benhur G Watubun dipastikan menggantikan Lucky Wattimury dari jabatan Ketua DPRD Maluku, setelah melalui fit and proper test di Jakarta beberapa waktu lalu.
Puluhan pedagang Pasar Apung melakukan aksi di Kantor DPRD Kota Ambon, Kamis (27/10/2022)
Pimpinan DPRD diminta gunakan hak interpelasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku lantaran dua kali mangkir menghadiri undangan dewan.
Wacana pergantian Drs Lucky Wattimury dari jabatan Ketua DPRD Maluku hingga kini masih ramai diperbincangkan.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku memperhatikan nasib guru dan tenaga kesehatan (nakses) non ASN khususnya yang telah lama mengabdi.