DPRD Maluku Desak Pelaku Bentrok Malra dan Tual Ditindak Tegas
Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak pihak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas pelaku bentrok Malra Dan Tual yang terj
Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak pihak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas pelaku bentrok Malra Dan Tual yang terj
Aliansi yang tergabung dalam Masyarakat Wandan Rantau (AMWR) Kecamatan Kei Besar melakukan aksi demontrasi di depan Kantor DPRD Maluku, Kota Ambon
Wakil Ketua DPRD Maluku Melkias Saidekut mempertanyakan penang kapan 15 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan yang sempat ditahan Dit Reskrimsus Polda Maluku, Rabu (12/10/2022).
Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama dengan enam mitra terkait dalam rangka membicarakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun Mitan di Provinsi Maluku.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, meminta pihak RSUD dr Haulussy Ambon, tidak membagikan dana jasa tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19 yang diberikan Kementerian Kesehatan.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, menggelar rapat kerja bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Keluarga Besar A.M Sangadji, beserta Raja Negeri Rohmoni, guna membahas A.M Sangadji sebagai Pahlawan Nasional.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku geram dengan sikap Direktur Rumah Sakit dr Haulussy, dr Nazzarudin yang tidak memenuhi panggilan Komisi IV untuk menghadiri rapat guna membahas sejumlah persoalan yang ada pada RSUD Hahulussy terkait dengan hak-hak Tenaga kesehatan (Nakes) maupun masalah lainya.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat bersama mitra terkait, guna membahas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan melalui Kementrian Sosial (Kemensos) RI di lima Kabupaten/kota di Maluku kepada masyarakat penerima.
Komisi II DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat bersama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Biro hukum untuk menindaklanjuti hasil study banding di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif DPRD Provinsi Maluku tentang pengelolaan hutan.
Sebanyak 96 jasa tenaga kesehatan (nakes) Covid-19 yang bekerja di RS Lapangan TNI AL dr FX Soehardjo sejak tahun 2022 hingga saat ini belum dibayarkan.
Anggota DPRD Provinsi, Samson Atapary tidak lagi mencalonkan diri merebut kursi anggota DPRD Maluku, tapi Atapary sudah mendaftarkan diri sebagai calon legislative DPR RI di 2024 mendatang.
Komisi III DPRD Maluku meminta pertanggungjawaban pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), karena puluhan rumah di Dusun Air Buaya Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat terendam banjir akibat tingginya curah hujan.
Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya diduga telah melakukan penyerobotan lahan Penguasaan Hutan (HPH) milik Swingly Lesnussa di Kabupaten Buru Selatan sejak tahun 2015. Lantaran itu, dirinya meminta pihak PD Panca Karya mengganti rugi uang sebesar Rp 49 miliar.
Guna meningkatkan pelayanan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui era digital, DPRD Maluku meresmikan Media Informasi Terpadu (MERINDU) yang ditandai dengan pemukulan tifa dan pengguntingan pita oleh Ketua DPRD Maluku Drs Lucky Wattimury, Senin (27/9/2022) di Baileo Rakyat Karang Panjang.
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dan Banggar Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) telah menyepakati untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) siap bekerja mengelola Fee 10 persen kilang minyak Blok Bula.