DPRD Maluku Minta PT.Pelni Siapkan Posko Pemantauan dan Program Mudik Gratis
DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi III DPRD Maluku meminta dan mendesak PT.PELNI Wilayah Ambon agar membangun posko Nataru di pelabuhan
DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi III DPRD Maluku meminta dan mendesak PT.PELNI Wilayah Ambon agar membangun posko Nataru di pelabuhan
Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra terkait guna memastikan kesiapan penuh menghadapi lonjakan penumpang pada masa angkutan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
AMBON, LaskarMaluku.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan melalui Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama, Minggu (30/11/2025). Sidang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur G Watubun, dan dihadiri Gubernur Maluku beserta jajaran OPD lingkup Pemerintah Provinsi. Dalam […]
AMBON, LaskarMaluku.com, – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, menyesalkan pernyataan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath yang belakangan menjadi polemik dan menimbulkan kegaduhan publik. Dirinya menegaskan, pernyataan tersebut tidak mencerminkan upaya menjaga stabilitas pemerintahan di tengah berbagai persoalan besar yang sedang dihadapi Maluku. “Di tengah tantangan soal kemiskinan, konektivitas antar-pulau, layanan dasar, […]
AMBON, LaskarMaluku.com, — Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin, secara tegas mendesak meminta aparat keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian untuk segera menuntaskan sumber utama konflik yang kembali terjadi di kawasan SATAIN, Kota Ambon. Rovik menilai persoalan itu hanya dapat diatasi melalui penguatan kehadiran negara di wilayah padat penduduk tersebut. Menurutnya Kebun Cengkeh- STAIN […]
AMBON, LaskarMaluku.com, – DPRD Provinsi Maluku secara tegas mendesak pihak Kepolisian Polda Maluku untuk segera mengusut tuntas dua kasus penganiayaan yang menimpa mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ambon asal Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bernama Ozi Remain oleh orang tidak dikenal (OTK). Desakan ini disampikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solichin Buton, setelah Komisi […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Tenaga Kesehatan (Nakes) RS Bhakti Rahayu melalui kuasa hukum mengadu ke DPRD Kota Ambon. Pasalnya, Rumah Sakit Bhakti Rahayu jadi sorotan usai melakukan mutasi terhadap sejumlah Nakes tanpa dasar hukum yang jelas. Terdapat tiga Nakes yang diancam akan di mutasi, mereka masing masing Selvia Poceratu , Debby Luhulima, Venesia Anakotta. yang kemudian […]
Persoalan Finance terkait kredit macet lagi lagi diadukan ke DPRD Kota Ambon. Setelah sebelumnya PT SMS diadukan lantaran penarikan Mobil debitur, kini kejadian serupa menimpa PT Woori Finance.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD lingkup pemerintah provinsi Maluku untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi bagi daerah. Skema bisnis tersebut bertujuan guna peningkatan pendapatan yang harus lebih dari tahun kemarin.
AMBON, LaskarMaluku.com – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, menegaskan komitmennya untuk meninjau langsung kerusakan jalan di Pulau Seram serta masalah air bersih di Desa Nuanea, Kecamatan Amahai, pada masa reses bulan Desember mendatang. Janji tersebut disampaikan di hadapan para demonstran dari Aliansi Pro Rakyat yang menggelar aksi di ruang Komisi III pada […]
AMBON,LaskarMaluku.com-Respon cepat dari Komisi I DPRD Kota Ambon terkait Aksi demonstrasi yang dilakukan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ambon pada Rabu, (19/11/2025) kemarin Dalam aksi itu, IMM Ambon mendesak DPRD segera memanggil PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance, serta menghadirkan OJK, Polresta Ambon dan PP Lease untuk mengusut dugaan penyelewengan yang dilakukan perusahaan leasing […]
Hebohnya pemberitaan mengenai dugaan guru Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 40 Ambon yang disebut menyetrika dada siswanya hingga melepuh akhirnya terbantahkan.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku secara tegas meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dilingkup provinsi Maluku untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD) di Tahun 2026.
Proyeksi penurunan pendapatan pada APBD 2026 membuat Komisi III DPRD Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar memusatkan perhatian pada pemenuhan layanan dasar.
DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Maluku Tahun Anggaran 2026.