LASKAR – Komisi IV DPRD Maluku akhirnya merekomendasikan sekaligus menyetujui besaran anggaran embarkasi  haji Makasar sebesar Rp 3,5 miliar lebih.

“Penyelenggaraan haji kali ini, tentu beberapa komponen sudah kami bicarakan dan membantu dari sisi anggaran Pemerintah Daerah Maluku, bahkan rekomendasi DPRD untuk persetujuan sudah dikeluarkan sehingga kontribusi Pemda Maluku sebesar Rp 3,5 miliar lebih,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Ruslan Hurasan kepada pers, Selasa (21/6/2022) usai menghadiri rapat koordinasi persiapan keberangkatan haji tahun 2022 di aula Wisama Muzdalifah Asrama Haji Waiheru.

Dirinya menambahkan, besar subsidi embarkasi haji akan dikelola Pantia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Maluku,  yang diperuntukan untuk beberapa komponen antara lain, transportasi, akomodasi, konsumsi dan persoalan teknis lainnya yang terjadi selama kegiatan kelancaran keberangkatan JCH hingga kembali dari Tanah Suci Mekkah.

“Dengan harapan penyelenggaran haji tahun ini, dapat mendekati kesempurnaan, sehingga DPRD inginkan pelayanan hajinya dapat lebih prima dan dimaksimalkan,”harapnya.

DPRD juga berharap dengan pelayanan haji tahun ini, sebagai bahan evaluasi untuk persiapan Maluku sebagai Embarkasi Haji Antara (EHA) di tahun 2023 mendatang.

“Nah kalau Maluku sebagai EHA, tentu komponen-komponennya mulai dari sekarang  sudah harus kita persiapkan agar penyelenggara haji kali ini mengarah ke pra EHA,”harapnya.

Ditambahkan sementara dalam rapat persiapan, kata Hurasan, rapat mengagendakan persiapan yang melibatkan pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam keberangkatan JCH Maluku di tanggal 24 Juni mendatang.

Masih menurut Hurasan, pihak DPRD, PPIHD Maluku, angkasa pura, TNI/Polri dan pihak terkait lainnya, telah melakukan rapat koordinasi kesiapan keberangkatan yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan persiapan, mulai dari kedatangan JCH di asrama haji untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, sekaligus persiapan teknis keberangkatan ke Bandara Pattimura Laha.

“Sebagai lembaga DPRD, Komisi IV telah melakukan pendampingan terhadap Kanwil Kemenag, sehingga DPRD berkomitmen agar penyelenggara haji sesuai dengan kesepakatan komponen yang telah disepekati, sehingga DPRD membantu dari sisi anggaran yang telah disepakti bersama,” jelasnya. (L04)