LASKAR – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Ambon (PMKRI) mendesak Gubernur Maluku Murad Ismail untuk memfasilitasi pertemuan PMKRI bersama Presiden RI Joko Widodo untuk membicarakan berbagai persoalan sosial dan ketimpangan sosial yang masih belum terselesaikan di Maluku.

Desakan ini sehubungan kedatangan Joko Widodo di Maluku guna memantau langsung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan juga pembangunan Ambon New Port sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku, tanggal 24-25 Maret 2021.

Mewakili Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Ambon, Urbanus Metintowat selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Ambon meminta agar kedatangan Presiden Joko Widodo kali ini di Maluku tidak hanya untuk melihat vaksinasi dan juga realisasi Lumbung Ikan Nasional, tetapi perlu menaruh perhatian penuh pada beberapa wilayah di Maluku yang masih mengalami ketimpangan sosial.

Kepada pers, Selasa (23/03/2021) malam, Urbanus mengakui jika PMKRI beberapa waktu kemarin sementara mengadvokasi persoalan kerusakan jalan dan lingkungan akibat dari pengelolaan proyek Cekdam yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Maluku dan PT. Diyan Nugraha Saotanre di Dusun Ahuru Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Menurutnya persoalan ini harus dituntaskan dan perlu menjadi perhatian Presiden apalagi bila dilihat secara historis jalan ini merupakan jalan yang dibangun oleh Keuskupan Amboina untuk kepentingan masyarakat Ahuru yang nota benenya adalah Umat Katolik.

“Kami meminta Bapak Presiden Joko Widodo agar segera mengevaluasi kinerja Balai Wilayah Sungai Maluku yang sampai hari ini masih belum mampu menjawab keresahan masyarakat Ahuru dalam hal kerusakan jalan dan lingkungan sehingga masyarakat juga kekurangan air bersih,”tegasnya seraya menambahkan, hingga berita ini dipublikasikan belum ada sosialisasi AMDAL kepada masyarakat Ahuru terkait dengan pembangunan Cekdam yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Maluku dan PT. Diyan Nugraha Saotanre di Dusun Ahuru Kota Ambon. (L02)