LASKAR – Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan ke masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun anggaran 2019 telah memberikan hasil yang maksimal dan manfaat serta mengalami kemajuan yang signifikan bagi masyarakat di Tanimbar. 

“Banyak capaian-capaian dari kebijakan Bupati KKT yang berpihak kepada rakyat. Oleh sebab itu saya memberikan apresiasi kepada Bupati Petrus Fatlolon dan seluruh jajaran dalam kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat Tanimbar,”ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD KKT, Amrosius Rahanwaty kepada LASKAR, Selasa (21/07/2020).

Menurutnya salah satu capaian yang patut diapresiasi adalah pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Maluku selama dua tahun berturut-turut.

“Saya berpikir bahwa dengan adanya LKPJ 2019 pemerintah daerah dengan susah payah sudah memberikan yang terbaik buat daerah ini salah satunya capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Maluku,”ungkap Rahanwaty.

Itu berarti sambung Rahanwaty, dengan adanya opini WTP Pemda KKT mendapat bantuan dana dari pusat yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. 

“Kalau WTP tidak diperoleh Pemda KKT maka sudah pasti dana yang diperoleh dari pemerintah pusat sangat sedikit,”ungkapnya seraya berterima kasih atas kerja keras Bupati Fatlolon dalam membangun Tanimbar.

Rahanwaty optimis kedepan apa yang diperjuangkan Bupati demi mewujudkan Tanimbar cerdas, pintar, beribawa dan mandiri akan tercapai jika didukung oleh semua komponen masyarakat. 

“Pasti kedepan ada kerikil-kerikil dalam kepemimpinan Pak Bupati, tetapi itu hal biasa bagi seorang pemimpin. Saya yakin sinergitas yang terbangun antara Pemda, DPRD dan semua elemen dapat mendukung semua kebijakan Pak Bupati demi membangun KKT kearah yang lebih baik,”harapnya.

Disinggung soal laporan pertangunggungjawaban Bupati tahun 2019, Rahanwaty mengaku akan dibahas di tingkat komisi. 

“Sebagai kader Partai Nasdem dan sebagai wakil ketua komisi yang mempunyai mitra 15 badan/dinas kita akan back up. DPRD mampunyai fungsi untuk pengawasan bukan mengadili dan sebagainya, ketika ada kekurangan mari kita saling back up untuk memberikan solusi terbaik bagi daerah ini,”tandas Rahanwaty seraya menambahkan, diperlukan kerjasama yang sinergis dan proporsional, serta saling memahami tugas dan fungsi masing-masing antara lembaga eksekutif dan legislative.

Dirinya berharap ketika selesai LKPJ dan pihaknya akan membahas APBD perubahan. “Saya berpikir mari kita lihat kepentingan rakyat dibawah, kalau Bupati dengan DPRD kita tidak kerjasama lalu masyarakat Tanimbar ini mau dibawa kemana,”tanya politisi muda asal Partai Nasdem ini

Rahanwaty mengaku sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD KKT dirinya siap mengawal kebijakan Bupati KKT demi kepentingan rakyat. “Partai Nasdem sebagai salah satu partai pengusung Bupati KKT siap mengamankan kebijakan Bupati Petrus Fatlolon,”janjinya. (L03)