LASKAR – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk segera melakukan evaluasi serta monitoring terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sehingga ini bisa dapat di pertanggungjwabkan dengan baik oleh pihak Sekolah.
Desakan ini disampaikan Ketua Komisi IV Samson Attapary disela-sela tugas pengawasan di sejumlah sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kamis (24/3/2022) pekan lalu.
Menurutnya, uji petik di SMK Negeri 1 SBT pengelolaan dana BOS dan Penyusunan RKAS belum sepenuhnya dilakukan secara transparansi partisipatif
“Artinya, menyangkut dana BOS ini tidak dipertanggungjawabkan ke public dan semua stakeholder pendidikan. Bahkan dewan guru juga banyak yang tidak mengetahui tentang pengelolaan Dana BOS, apalagi orangtua murid,”tandas Attapary.
Sementara untuk RKAS juga demikian, pihak sekolah belum melengkapinya.
Lantaran itu, Komisi IV mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk segera melakukan evaluasi serta monitoring terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
“Kami menyimpulkan bahwa fungsi-fungsi pengawasan dari dinas tidak berjalan secara maksimal,”tegasnya.
Bantuan Peralatan Canggih
Attapary menambahkan, SMK Negeri 1 SBT dengan jumlah siswa sebanyak 434 orang ini, mendapat bantuan berupa peralatan pertanian yang canggih seperti dredown pemupukan, dua buah mesin penggilingan sayur ditambah dengan satu buah mesin alkom serta peralatan lainya dengan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar.
Sayangnya, sampai saat ini belum ada pelatih untuk mengajari guru-guru produktif tentang penggunaan alat-alat tersebut.
“Ini yang kita sangat sesali. Dimana fungsi kontrol dan fungsi pengawasan dari Dinas, saat ini mestinya mereka sudah dilatih cara menggunakan alat-alat yang dibantu dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini supaya segera bisa dipergunakan,”cetusnya.
Diakui, dari bantuan peralatan tersebut ada kekurangan satu untuk Dredown pemupukan itu casnya belum ada dan sudah menjadi catatan komisi.
“Kita juga mengharapkan pihak sekolah punya inovasi untuk mempergunakan alat-alat itu, kalau bisa juga produksi untuk membantu kekurangan-kekurangan biaya pendidikan yang ada di sana,” harapnya. (L04)