LASKAR – OKP Cipayung Kota Ambon yang terdiri dari HMI, PMKRI, GMNI dan IMM secara tegas menolak Perwira TNI aktif menjabat sebagai Penjabat Walikota Ambon.
Mereka menilai, rakyat di Kota Ambon seakan digembleng oleh negara untuk bernostalgia kembali dengan rezim Orde Baru.
“Kita tahu bahwa Orde Baru mempunyai riwayat buruk bagi bangsa Indonesia. Jangan lagi kita berada pada situasi-situasi kelam yang pada nantinya menciderai kedaulatan rakyat. Jangan sampai kita dibingkai oleh rezim Orde Baru secara semu dan pada akhirnya akan menunjukan arogansi kepemimpinan di Maluku terlebih khusus di Kota Ambon,”tegas Ketua Presidium PMKRI Cabang Ambon, Christian A. D. Rettob, Jumat (20/5/2022).
Sementara Ketua HMI Cabang Ambon Afrizal Mukadar menilai jabatan Wali Kota merupakan jabatan sipil yang harus diisi oleh masyarakat sipil pula dan sebaiknya TNI maupun Polri fokus pada tugas utama mereka.
“Jabatan sipil yang diisi oleh Perwira TNI dan Polri aktif ini mengingatkan kita akan Dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan rezim despotik orde baru,”tegas Mukadar seraya mempertegas kami tidak ingin dari unsur TNI maupun Polri, kami juga berharap jabatan Penjabat Wali Kota Ambon juga harus diisi oleh anak daerah, bukan harus orang yang berdarah Maluku melainkan orang yang dari kecil sudah hidup dan mengenal kondisi sosial, budaya, adat dan agama di Maluku.
Ketua Umum IMM Kota Ambon Hamja Loilatu, justru melihat wacana yang berkembang penjabat Wali Kota Ambon diisi oleh Perwira TNI aktif karena berkaitan dengan Pilgub Maluku yang akan digelar tahun 2024.
Menurutnya, masyarakat tidak ada urusan dengan hal itu, apalagi berkaitan dengan perang purnawirawan jenderal di Pilgub 2022.
“Kami tidak ada urusan dengan dua jenderal itu, tugas kami adalah untuk memastikan agenda demokrasi kita di Maluku berjalan dengan baik. Jabatan sipil yang diduduki oleh TNI maupun Polri kami anggap menciderai spirit reformasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat dan mahasiswa pada tahun 1998. Tugas kita mengawal agenda reformasi ini” tegas Hamja Loilatu.
Ketum GMNI Kota Ambon, Adi S. Tebwaiyanan, justru mengancam akan menggalang dukungan masyarakat untuk melakukan protes jika jabatan penjabat Walikota Ambon diisi oleh TNI maupun Polri aktif. (L02)