LASKAR – Target pemerintah Indonesia, sampai dengan tanggal 1 Januari 2019, minimal 95 persen rakyat sudah tercover memiliki Jaminan Kesehatan Nasional dan memegang Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).

Hanya saja, berdasarkan data yang dimiliki BPJS,  tercatat sekitar 31 persen penduduk di provinsi Maluku belum terdaftar. Alhasil, target 95 persen untuk seluruh Indonesia bisa dioptimilkan. Sebab, dengan road map pemerintah yang sudah terjadwal, pihak BPJS yakin akan tercover secara baik.

Kepala BPJS Maluku, dr. Rahmad Asri Ritonga, Sabtu (7/10/2017) di Ambon mengatakan, 561.699 orang atau 31 persen penduduk Maluku yang belum terdaftar ini bukan terlambat

Alasannya, kata Ritonga, dalam program JKN ini ada dua segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI. “Bagi mereka penerima bantuan iuran sudah dicover oleh pemerintah pusat melalui dana APBN dan pemkab/pemkot melalui APBD,” ujarnya.

Diakui, ada 866 ribu lebih masyarakat Maluku mendapat bantuan pusat dan sisanya dari pemkab/pemkot. “Jadi sekitar 31 persen penduduk belum mendaftar sebagai peserta JKN KIS,” ujarnya.

Mereka ini harus mendapat perhatian pemprov dan jumlahnya diserahkan kepada pemprov karena berkaitan dengan anggaran yang ada. JKN adalah jaminan kesehatan nasional dimana pengelolanya adalah BPJS Kesehatan, dan penyelenggaranya banyak sementara dinas kesehatan berfungsi sebagai regulator.

Kemudian PBI adalah segmen kepesertaannya, jadi kepesertaan JKN terdiri dari dua jenis yakni PBI dan non PBI. “Bukan termasuk PBI adalah mantri, abdi sipil negara, TNI, Polri jadi semua menggunakan sistem jaminan kesehatan nasional sehingga angka 561.699 orang di Maluku merupakan sisa dari penduduk yang belum tercover dalam BPJS JKN,” jelas Ritonga.

Di menguraikan, total nasional, penerima bantuan iuran dari APBN mencapai 92,5 juta penduduk. Bila dibandingkan dengan 250 juta penduduk memang tidak sama. Karena PIB tidak hanya untuk penduduk miskin saja tetapi kepada mereka yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

“Bisa saja untuk biaya hidup seseorang mampu, tetapi saat sakit dia pasti kesulitan sehingga pemerintah mengcover 2,4 juta jiwa secara nasional,” tutupnya. (LR)