LASKAR – Sebanyak 60 pengemudi angkutan umum di Kota Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (08/05/2020) siang mendatangi baileo rakyat DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempertanyakan bantuan dari pemerintah kepada para pekerja salah satunya pengemudi angkot yang juga terdampak Covid-19.

Pasalnya, hingga saat ini para supir angkot yang mengalami dampak langsung Covid-19 akibat penerapan sosial distancing belum menerima bantuan apapun. 

Kedatangan para pengemudi angkot ini diterima langsung oleh Ketua DPRD KKT Jaflaun Batlayery,SH dan anggota.  

Batlayery pun mengajak para pengemudi angkot ini untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi di ruang sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2, Ricky Jauwerissa.

Kepada LASKAR, usai berdialog dengan pengemudi angkot, Ketua DPRD KKT Jaflaun Batlayery,SH mengatakan, sebagai representasi dari rakyat, DPRD tetap merespons dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat yang disampaikan.

Menurutnya, dewan tetap akan terus memantau dan mengawasi berbagai elemen masyarakat yang mengalami dampak langsung Covid-19, sehingga Bantuan Langsung Tunai dan bantuan sosial yang lain dalam bentuk sembako betul-betul tepat sasaran sebagaimana diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan teristimewa dalam regulasi covid.

“Kami tetap serius menyikapinya, jika ada hal teknis kami langsung tindaklanjuti ke Gugus Tugas maupun ke Pemerintah Daerah untuk memberikan nilai responsive tanpa harus mengabaikan syarat-syarat administrasi yang merupakan syarat mutlak,”jelasnya sembari  menghimbau masyarakat agar tetap mendukung memenuhi kelengkapan adminitrasi karena ini diamanatkan dalam regulasi dan protocol covid.

Politisi muda dan enerjik ini menambahkan, kelengkapan administrasi yang disiapkan memastikan penduduk itu menerima bantuan atau tidak. 

“Kami berharap data-data penerima bantuan benar-benar tepat sasaran. Dengan adanya regulasi dan protocol covid yang cukup tegas kami percaya rekan-rekan Pemda maupun Gustu akan melaksanakannya secara seksama, teliti dan sasarannya tercapai,”kata Batlayeri optimis

Dirinya juga meminta partisipasi masyarakat agar bisa melengkapi persyaratan yang diminta sehingga tidak mempersulit secara teknis tim gugus dalam bekerja. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi C DPRD KKT, Nikson Lartutul,SH mengatakan, ada miskomunikasi di kalangan para pengemudi angkot. 

Sesuai informasi dari Dinas Perhubungan melalui Kominfo bahwa para sopir angkot harus mendaftarkan diri dengan melengkapi 3 persyaratan yakni SIM, STNK dan Kartu Keluarga yang asli.

“Nantinya dari data dan kelengkapan yang dimasukan akan diverifikasi lagi untuk mendapat bantuan dana stimulan. 

Oleh sebab itu dari hasil dialog para pengemudi angkot yang juga hadir dari Dinas Perhubungan ternyata terungkap jika ada miskomunikasi,”ungkap Lartutul seraya menambahkan, jika para pengemudi sudah melengkapi persyaratan yang diminta langsung diproses oleh dinas terkait.

Ditanya soal besaran dana yang akan diberikan kepada pengemudi angkot, Lartutul mengakui kalau pemberian bantuan ini sesuai intsruksi presiden dan rujukan-rujukan lain, tetapi besaran dananya kembali ke kekuatan butget untuk setiap item kebutuhan.

“Sebab ada lansia ada pengemudi angkot, ada tukang ojek ada distabilitas dan seterusnya, sehingga ini sedang dilakukan dan sementara dibuka kesempatan untuk para supir mendaftar dan melengkapi persyaratan yang diminta. 

“Kami kira penanganan ini sudah tuntas tinggal dari mereka supirnya saja yang datang membawa dokumen untuk ditindaklanjuti oleh pihak dinas,”tandasnya. (L03)