LASKAR – Pembangunan talud Ohoi Letvuan di Desa Letvuan Kecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara dari proyek Dinas PUPR Provinsi, sumber daya air dengan total anggaran 753.250,000 kini menuai keresahan.

Pasalnya, pekerjaan sudah selesai namun upah karyawan dan biaya material hingga per hari ini belum dilunasi pihak kontraktor.

Proyek yang ditangani CV.Cahaya Pratama dan kontraktor Sadam Rumalutur (ketua HIPMI SBT) ini ternyata sudah dicairkan anggarannya 100 % pada tanggal 27 Desember 2021 lalu dan upah karyawan maupun biaya material sudah diserahkan ke tangan kontraktor namun belum dibagikan.

Pemilik material, Bartolomeus Mayabubun kepada pers mengaku jika pada Sabtu (6/2/2022) telah bertemu langsung dengan kontraktor di salah satu cafe di Kota Ambon.

“Jadi, kontraktor menjelaskan bahwa beliau baru bisa membayar sebagian upah karyawan senilai Rp 69.000.000 dan sudah diserahkan, sementara sisa upah karyawan dan biaya material akan dilunasi dalam jangka waktu dekat dengan alasan bahwa pada waktu dana dicairkan telah diberikan dana sebesar 155.000.000 secara tunai maupun via tranfer kepada Fausan Alkatiri, anggota DPRD Provinsi,”jelas Mayabubun sembari menambahkan jika dihitung fee yang diberikan kepada anggota DPRD Maluku sebesar 10% dari nilai proyek hanya Rp 75.000.000.

Sebagai masyarakat yang juga pemilik material yang belum dilunasi, Mayabubun menilai ada indikasi kejahatan yang dilakukan Sadam Rumalutur (ketua HIPMI SBT) dan Fausan Alkatiri (Anggota DPRD Provinsi Maluku) dengan tidak membayar upah karyawan mau material

“Tidak sewajarnya juga seorang Fausan Alkatiri selaku wakil rakyat melakukan praktik seperti ini karena menerima fee proyek melebihi 10 persen. Karena sejatinya menjadi wakil rakyat itu untuk mensejaterahkan rakyatnya bukan malah menyengsarahkan rakyat seperti ini dan cara yang dilakukan telah menunjukan bahwa Fausan Alkatiri sebenarnya tidak layak untuk menjadi wakil Rakyat karena merupakan wakil rakyat yang hanya mementingkan diri sendiri untuk memperkaya diri dari hasil penderitaan rakyat,”tegas Mayabubun.

Dirinya berharap pihak perusahaan juga tidak berdiam diri dengan persoalan ini, dan mengambil sikap tegas kepada kontraktor untuk segera melunasi biaya yang masih terkendala.

“Jika dalam waktu satu Minggu tidak dibayarkan maka saya pastikan ada gerakan besar yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban pembayaran sisa upah dan material,”tegasnya. (L06)