LASKAR – Wacana akan masuknya penerbangan Wings Air di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam waktu dekat mendesak Gerakan Solidaritas Pandemi Covid-19 Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menemui Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 KKT serta meminta dengan tegas Pemda menutup pelabuhan laut dan bandara sebagai konsistensi dari 10 point pernyataan sikap yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah maupun DPRD KKT beberapa waktu lalu.

Desakan ini disampaikan Sekretaris Gerakan Solidaritas Pandemi Covid-19 KKT, Oce Fenanlampir, SE dalam pertemuan dengan Penjabat Sekda KKT yang juga Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 KKT, Drs Ruben.B.Moriolkossu,MM, Selasa (26/05/2020) siang di Kantor Bupati KKT

“Kami minta pemerintah daerah tetap konsisten dengan menjaga wilayah KKT tetap berada pada zona hijau. Oleh sebab itu 10 point pernyataan sikap dari kami khususnya point 1 dan 2 semoga menjadi perhatian serius Pemda dan Gustu untuk sama-sama menjaga wilayah Tanimbar ini tetap aman dari Covid-19. Yang pasti kami menolak dengan tegas siapapun yang akan masuk ke wilayah KKT,”tegas Fenanlampir. 

Gerakan ini kata Fenanlampir telah menyerap aspirasi dari masyarakat dan hampir sebagian besar masyarakat punya komitmen untuk membantu pemerintah daerah menjaga KKT agar terbebas dari Covid-19.

Pada kesempatan itu, Ketua GMKI Lucky Samangun, yang juga tergabung dalam Gerakan Solidaritas dengan tegas mengancam akan memboikot bandara dan pelabuhan jika Pemda KKT memberi peluang untuk masuknya penerbangan maupun kapal laut yang membawa penumpang.

“Kita datang secara damai karena menghargai pemerintah dan apapun yang dilakukan pemerintah kami dukung. Tapi jika bandara dan pelabuhan dibuka kembali, maka kami tidak segan-segan untuk memboikot bandara dan pelabuhan laut. Ini semata-mata untuk menjaga Tanimbar agar tetap berada pada zona hijau,” ancam Samangun.

Senada dengan itu, Ketua GMNI Ongker Teftutul menegaskan, perjuangan gerakan ini semata-mata untuk menjaga 120 ribu orang yang hidup di atas tanah Tanimbar.

“Kita tetap hargai setiap keputusan yang diambil pemerintah daerah, namun dalam hal ini untuk mencegah penyebaran virus, kita menolak untuk bandara dan pelabuhan laut dibuka dalam waktu dekat ini,” kata Teftutul.

Dikatakan, jika basudara yang ingin kembali ke Tanimbar tentu akan menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Dirinya mencontohkan, ketika Kapal Sabuk Nusantara beberapa waktu lalu masuk dengan membawa mahasiswa dan masyarakat, khusus di Desa Sifnana hampir semua ruas jalan ditutup.

“Nah, ini contoh kepanikan masyarakat. Kami berharap untuk Pemda dan Gustu bisa mempertimbangkan kembali jika ingin membuka bandara dan pelabuhan,” harapnya seraya meminta agar masyarakat KKT yang tidak bisa kembali dan masih bertahan di Kota Ambon untuk mendapat perhatian Pemda. 

Sementara itu, salah satu tokoh muda KKT, Dami Batfutu meminta agar rencana kepulangan 125 Catam dari Kota Ambon ke Tanimbar dipertimbangkan kembali.

“Kami hadir di sini karena kami mencintai masyarakat Tanimbar. Dalam waktu dekat ini mereka tidak boleh kembali ke Tanimbar. Gerakan Solidaritas dan Gustu mempunyai tugas dan tujuan yang sama yaitu melakukan pencegahan bukan penanganan. Oleh sebab itu kami minta Pemda harus tegas,” harapnya.

Menanggapi semua aspirasi dari Gerakan Solidaritas, Penjabat Sekda KKT, Drs Ruben.B.Moriolkossu,MM menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas saran dan masukan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Gustu terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Semua aspirasi akan saya teruskan ke Bapak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas dan nanti kita akan menindaklanjutinya dalam rapat internal dengan Gustu,”janjinya.

Dirinya meminta agar selalu ada sinergitas dalam menjalankan tugas dan porsinya masing-masing. “Ya, pastinya berikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas secara maksimal,” pintanya..

Sementara mengenai masyarakat KKT yang belum bisa kembali dan masih tertahan di Kota Ambon, Moriolkossu mengatakan, telah berkoordinasi dengan Sekretaris Kota Ambon, dan ternyata Pemerintah Kota Ambon sudah memberikan bantuan bagi masyarakat KKT yang berada di Kota Ambon dengan status bukan domisili tetap.

“Selain bantuan dari Pemerintah Kota Ambon, mereka juga mendapat bantuan dari anggota DPRD Maluku daerah pemilihan KKT dan MBD. Nah, Pmda KKT tetap akan memberikan perhatian,” ujar Moriolkossu.

Sekretaris Gustu Covid-19 KKT ini mengatakan, terkait penanganan serius, Gustu sudah melakukan penanganan secara serius. 

Buktinya, ketika Kapal Sabuk 103 beberapa wktu lalu masuk dengan membawa sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang naik dari Ambon dan Kota Tual. Gustu sudah melaksanakan prosedur ketat.

“Jadi seluruh mekanisme dan penanganan kita sudah lakukan sesuai mekanisme standart yang sudah dibakukan oleh pemerintah, sampai pada penanganan mereka di lokasi karantina,” jelasnya.

Masih menurutnya, setelah dikarantina selama 14 hari, mereka akhirnya dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan medis dan semuanya dinyatakan negatif .

Terkait dengan Casis yang masih berada di Kota Ambon, menurut Moriolkossu, Gustu akan melakukan penanganan terhadap mereka. 

“Artinya ketika mereka belum dikembalikan ke sini itu menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Gustu untuk memberikan bantuan. Tetapi sekali lagi sampai dengan saat ini khusus untuk mahasiswa yang tersebar di beberapa kota di Indonesia sampai sekarang belum punya data valid, sehingga bantuan belum terdistribusi,” tandas Moriolkossu seraya menambahkan KNPI sudah bersedia membantu Pemda untuk melakukan pendataan. (L03)