Share

SAUMLAKI, LaskarMaluku.com – Guna menyamakan pikiran, dan menjalin sinergitas untuk menjaga dan mengendalikan kondisi inflasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka Pj Bupati Piterson Rangkoratat melakukan pertemuan dengan para pengusaha (distributor kebutuhan pokok), Badan Pusat Statistik, Perum Bulog, PT Pelni dan Unit Penyelenggara pelabuhan (UPP) Saumlaki

Rapat yang dikoordinir Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan KKT berlangsung di Gedung Enus Jl. Ir. Soekarno Saumlaki, Senin (5/2/2024) sore pukul 17.30 WIT

Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat mengajak stakeholder tarkait yang berhubungan dengan inflasi agar tetap mempertahankan kondisi inflasi Tanimbar saat ini.

Dikatakan, karena inflasi telah menjadi agenda nasional yang pembahasannya dilakukan setiap hari Senin melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Saya mohon maaf, sinergitras itu penting kita bangun bersama karena dengan sinergitas itu kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi daerah,” harap Rangkoratat.

BACA JUGA:  4 Unit Long Boat Siaga Penuh Di Desa ILILI - WATUBELA Untuk Pencarian Korban

Menurut Rangkoratat, mengapa pemerintah pusat memberikan atensi yang begitu besar untuk menjaga kondisi inflasi? karena hal itu sangat terkait dengan kepentingan kebutuhan pokok masyarakat. “Saya ulang, sangat terkait dengan kepentingan perut masyarakat,” tegasnya.

Rangkoratat menjelaskan, jika komoditi pangan yang sudah ditetapkan seperti yang disampaikan oleh Statistik, kalau di pasar misalnya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, kemudian di satu sisi terjadi peningkatan harga yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, praktis akan timbul gejolak dan itu akan sangat mempengaruhi proses-proses kita dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dicontohkan inflasi yang terjadi di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah sebagai sampel perhitungan inflasi oleh pemerintah pusat per hari ini Senin (5/2/2024) mengalami inflasi yang cukup tinggi, dimana Kota Tual berada pada 2,88% dan Maluku Tengah 6,6%.

Sementara itu berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar, inflasi Tanimbar dihitung berdasarkan IPH (Indeks Perhitungan Harga) terhadap 20 komoditi dari 800 komoditi yang dipersyaratakan guna mendapatkan nilai inflasi tersebut.

BACA JUGA:  Tarian Cakalele Iringi Prosesi Pengukuhan Raja Hulaliu

“IPH ini dilakukan untuk 20 komoditas saja, antara lain ada beras, cabe merah, bawang merah, bawang putih, jeruk, ikan dan lainnya. Komoditas yang cukup penting untuk menghitung inflasi,” jelas Statistik Pertama BPS Tanimbar, Dimas.

Dirinya menjelaskan, Desember 2023 inflasi Tanimbar mengalami kenaikan sebesar 0,19% dan pada Januari 2024 ada kenaikan sebesar 4,12% sedangkan untuk Februari 2024 dibandingkan dengan nilai rata-rata harga di bulan Januari 2024, IPH di Tanimbar mengalami penurunan sebesar 1,5%.

“Kenaikan harga ini terjadi di bulan November, Desember sampai Januari. Januari itu antara minggu pertama dan minggu kedua namun ketika masuk di minggu ketiga sampai minggu pertama Februari ini, rata-rata harga cukup lumayan turun seperti itu,” pungkas Dimas.

Untuk pendekatan Inflasi tahunan dapat menggunakan pendekatan Inflasi pada Kota Tual sehingga inflasi Kabupaten Kepulauan Tanimbar berada pada posisi 2,88 – 1,5 = 1,38%

BACA JUGA:  Gubernur Murad Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Nurul Ikhlas

Sementara itu Kepala Perum Bulog Saumlaki Ronald Daniel Tuhilatu, dalam laporannya menyatakan kondisi stok beras sampai saat ini berada pada posisi 1.452 ton, minyak goreng 33.000 liter dan untuk gula pasir yang baru saja diterima hari ini tersedia 25 ton. Ketersediaan ini akan bertahan 3 – 4 bulan ke depan dan akan dipasok sebelum stok tersebut berkurang atau habis.

Sedangkan pihak pengusaha menitipkan harapan kepada pemerintah daerah agar dapat diberikan kesempatan memanfaatkan jatah 55 unit kontainer Tol Laut karena jika menggunakan reguler mereka mendapat nilai sewa cukup tinggi antara Rp 28 juta – Rp 28,5 juta per kontainer dan akan sangat berdampak terhadap harga komoditi yang diimpor dari Pulau Jawa (Surabaya), belum lagi ditambah dengan biaya buruh yang cukup signifikan. (*/L03)