LASKAR – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jidon Kelmanutu ST santai menanggapi ulah Ricky Jaurisa. Politisi banteng moncong putih ini bisa memaklumi secara politis.

“Saya anggap itu biasa kalau desas desus, tetapi kalau itu mengganggu privasi orang itu juga masalah. Semestinya sebagai politisi tidak perlu terjadi,” katanya saat dihubungi LASKAR, Kamis (18/06/2020).

Menurutnya, politisi itu manusia biasa bukan malaikat, sehingga soal yang terjadi di lembaga kalau soal politik itu wajar-wajar saja dan jangan ditanggapi berlebihan sebab kalau kita tanggapi secara berlebihan itu kekanak-kanakan.

“Bupati selaku pembina kepegawaian punya hak. Kejadian itu seharusnya tidak perlu terjadi. Ke depan kita harus menjalin relasi yang baik dengan pemerintah daerah karena DPRD dan Eksekutif adalah dua lembaga yang bermitra. Kita sama-sama membangun daerah, menyuarakan aspirasi masyarakat, mengayomi semua kepentingan masyarakat. Jadi kedua lembaga ini tidak ada kepentingan pribadi. Kepentingan kita adalah kepentingan rakyat,” tegasnya.

Dikatakan, jika wakil rakyat datang membawa kepentingan masing-masing, maka semua akan ambruk. “Oleh karena itu terhadap usulan itu kewenangan bupati karena beliau sebagai Pembina. Tidak perlu menonjolkan diri sebagai pimpinan lembaga. Saya juga pimpinan lembaga dan saya tidak pernah menonjolkan. Jadi terhadap persoalan ini Badan Kehormatan juga akan menilai. Mereka mempunyai kewenangan soal itu. Prinsipnya adalah pimpinan sudah melaksanakan tanggungjawab dengan mengakomodir semua persoalan dan menyelesaikannya dengan baik dengan harapan bahwa jangan lagi ada hal-hal seperti ini terjadi,” harap Jidon.

Tugas sebagai wakil rakyat, tambah Jidon, siapapun datang di lembaga DPRD mewakili rakyat untuk melihat seluruh kepentingan masyarakat bukan datang membawa kepentingan kelompok.

“Non sense itu. Kita datang membawa kepentingan masyarakat, jadi bukan masyarakat sekelompok kecil, tidak ada di sini. Kita berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak. Masing-masing anggota dewan akan menafsirkan sendiri-sendiri soal insiden tersebut, tetapi pimpinan sudah melaksanakan tanggungjawabnya dan masalah ini sudah selesai. Kedua lembaga ini punya komitmen untuk duduk sama-sama melihat kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Jidon berharap, ke depan sebagai pimpinan DPRD, menghadpi tatanan baru, wakil rakyat pun perlu hidup yang baru. 

“Sekarang kita hidup berdampingan dengan Covid, kenapa saat ini kita tidak hidup berdampingan satu dengan yang lain. Harus berdampingan dengan pemerintah daerah, kita duduk sama-sama, saling koordinasi. Saya kira Pak Bupati sangat low profile dalam melihat kepentingan banyak orang. Mau menerima saran pendapat orang. Beliau punya hati untuk melihat kepentingan banyak orang,” ungkapnya.

Masih menurut Jidon, Bupati Petrus Fatlolon melihat kepentingan banyak orang sehingga jika ada yang menilai beliau melihat kepentingan kelompok, itu penilaian yang keliru. Apalagi, pola komunikasi Bupati sangat baik dengan siapa saja.

“Persoalan tadi sudah selesai. Kalau misalnya kita salah. Kita wajib mengatakan bahwa saya ini salah. Tidak ada manusia yang sempurna karena sempurna itu hanya milik Tuhan Allah. Mari kita saling mengoreksi diri kita masing-masing. Sebagai pimpinan DPRD di daerah ini saya mau katakan berjuang bersama bergandengan tangan melihat kepentingn masyarakat. Kita menabur baik pasti kita tuai yang baik,” tutupnya. (L03)