AMBON, LaskarMaluku.com – Sebagian ruas jalan di Kei Besar kondisinya sangat memprihatinkan terutama ruas jalan Uar Dofako itu sampai sekarang belum terselesaikan karena terkendala anggaran.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku Saoda Tethool berjanji akan memperjuangkan penyelesaian pembanguan ruas jalan Uar Dofako, karena regulasi yang sudah dihapus untuk pembatasan kewenangan mana jalan daerah, mana jalan provinsi dan mana jalan nasional.
“Saya sebagai wakil rakyat dari dapil 6 meminta agar Balai Jalan Nasional terkait memperhatikan regulasi tersebut, agar jalan Uar Dofako segera dikerjakan karena kondisinya sangat memprihatinkan,”ungkap Tethool di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (16/1/2023).
Menurut Saoda, dirinya memanfaatkan masa reses untuk turun dan melakukan aspirasi di wilayah Kei Besar, diantaranya Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat.
“Kemarin saat reses turun pada Kei Besar Utara Timur, maupun Utara Barat, dan jalan-jalan tersebut masih sangat memprihatinkan padahal itu akses utama bagi masyarakat di daerah tersebut sehingga bisa menurunkam harga barang yang ada pada daerah Kei Besar terutama masyarakat yang ada di Kei Besar Utara Timur maupun yang ada di Kei Besar Utara Barat,”ungkap Tethool seraya menambahkan, jika akses jalan baik maka tentu tidak akan membawa kesulitan bagi warga Kei Besar.
“Kalau jalannya baik dan bagus maka otomatis akses masyarakat dan upaya menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat akan semakin bagus, serta kebutuhan pokok masyarakat bisa terjangkau secara merata,”harapnya.
Dirinya mencontohkan, “kondisi yang terjadi sekarang ini, misalnya sekali kita pergi pergi Rp 250 ribu dan pulang juga Rp 250 ribu, sehingga nilai uang yang kita keluarkan Rp 500 ribu,”katanya merincikan seraya meminta ini menjadi perhatian Balai Jalan.
Tethool menambahkan, sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Balai Jalan Nasional, dari Banda Elli ke Holat Har itu sementara dikerjakan dan dihotmix di Tahun 2023 ini.
Ketika disinggung soal keseluruhan jalan lingkar di Kei Besar yang harus dikerjakan kedepan, Wakil Rakyat Dapil Enam ini tidak berspekulasi tetapi dari perkiraan sekira kurang lebih 170an KM yang harus dikerjakan untuk memenuhi keseluruhan jalan yang harus dikerjakan guna mempercepat koneksi antar desa dan kecamatan yang berada di Kei Besar secara menyeluruh.
Meski begitu secara pasti keseluruhannya belum diketahui, tapi dari perkiraan sementara kita sekira 170an Km.
“Untuk Kei Besar itu secara keseluruhan jalan lingkarnya saya belum tau persis datanya berapa ratus kilo tapi kalau tidak salah 170 sekian KM, “Ujarnya seraya menambahkan kalau untuk Kei Besar Tengah Kata Saoda Pemerintah Daerah sudah menyelesaikan itu, Kei Besar Selatan ada penyelesaian sedikit maupun Kei Besar jalannya sudah sangat bagus contohnya Elat-Waur, Ngofit Atas itu sudah selesai di Desa Tamangil semuanya sudah selesai.
Saodah mengaku bersyukur kepada pemerintah Kabupaten Malra yang sudah memberikan perhatian pada pembangunan jalan-jalan di Kei Besar kendati itu baru dilakukan sebagian dan separuhnya lagi belum dan masih dalam tahap pelaksanaan.
“Dan dari yang belum dikerjakan ini, saya sebagai wakil rakyat yang berasal dari sana, tentu saya mendorong Balai Jalan Nasional mengerjakannya,”janjinya.
Abrasi Pantai
Soal Abarasi, Saodah kembali merincikan di Kei Besar itu ada beberapa tempat atau desa tempat pemakaman umum hancur diseret gelombang atau abrasi.
“Jadi tempat-tempat pemakaman umum ini dihantam gelombang besar akibatnya menghanyutkan tempat pemakan terseret ke laut. Jadi saya meminta Balai Sungai untuk menanggulangi tanggul penahan Abrasi, contoh kalau di Kei Kecil itu terdapat di Desa Danar, Desa Datel dan ada juga di Desa Rahangiar/Rangiar itu ada beberapa wilayah ada di Ohoiwirin dan sebagainya butuh talud penahan ombak tangguh untuk bisa menahan gelombang air laut,”ungkapnya.
Balai Sungai kata Saoda dalam rapat denga pendapat mereka siap turun untuk meninjau lokasi-lokasi tersebut sehingga kedepan diusulkan pada anggaran bencana berikutnya.
Dalam rapat Komisi III tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi Richard Rahakbauw, SH didampingi dua wakil Ketua masing-masing ibu Saoda Tethool, ibu Ayu Sanusi dan masing-masing Anggota yakni, Hatta Hehanussa, Asri Arman, Fauzan Alkatiri dan anggota lainnya.
Sementara dari mitra komisi dalam upaya tanggap darurat yaitu, Dinas PUPR Provinsi Maluku dihadiri oleh Penanggung jawab dinas sekaligus Kepala Cipta Karya, Ibu Ella Sopalaw, Kepala Balai Jalan, Perwakilan Balai Sungai, Balai Cipta Karya Kementrian PUPR dan PKP Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ir Ismail Usemahu.
Kegiatan dengar pendapat itu dilakukan untuk menyikapi langkah-langkah tanggap darurat, pasca gempa bumi 7’9 SR uang menghantam Maluku Tenggara Raya beberapa waktu lalu, (L05)