Share


LASKAR – Pernyataan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Maluku Benhur Watubun bahwa perjuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mendapatkan hak pengelolaan PI 10 % Blok Masela adalah perjuangan kagetan dan sudah terlambat sangat melukai hati masyarakat Tanimbar.

“Sebagai wakil rakyat Benhur Watubun haruslah lebih objektif dalam memberikan pernyataan dan lebih pro rakyat. Sebab perjuangan ini bukan untuk kepentingan Bupati atau Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar tetapi untuk kepentingan masyarakat Tanimbar ,”tegas Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Salvin Solarbesain dalam rilis yang diterima LASKAR, Rabu (17/03/2021)

Apalagi kata Salvin, PDI-Perjuangan selama ini dikenal sebagai partai yang selalu berjuang untuk kepentingan wong cilik. “Jadi kalau Pak Benhur berbicara terkesan penuh emosional dan menyalahkan Pak Bupati, ini sama sekali tidak mencerminkan roh PDI-Perjuangan,”sesal Salvin.

BACA JUGA:  Jelang Pemilu, Masyarakat Tanjung Sial Sepakat Jaga Kamtibmas

Seharusnya dengan netralitas dan objektivitas dari seorang wakil rakyat, Benhur dalam memberikan pernyataan harus menjaga kewibawaan lembaga dan juga aspirasi masyarakat.

“Kami menilai pernyataan Pak Benhur disalah satu media bahwa, “orang berjuang bukan duduk lalu presentasi seperti tadi lalu duduk cerita yang enak” sangat melukai hati kami masyarakat Tanimbar. Ataukah mungkin karena Pak Benhur bukan berasal dari Dapil Kepulauan Tanimbar sehingga tidak punya sense of crisis terhadap persoalan besar menyangkut bayang-bayang “kutukan sumber daya alam” (Resource Curse) yang sementara menghantui masyarakat Tanimbar,”tanya Salvin.

Apa yang diperjuangan Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan keresahan masyarakat Tanimbar, karena hal ini menyangkut kemaslahatan masyarakat Tanimbar untuk beberapa generasi yang akan datang.

BACA JUGA:  KPU Kabupaten Buru Tetapkan 25 Anggota DPRD, 4 Orang Diantaranya Srikandi

“Proses selanjutnya terhadap aspirasi yang telah disampaikan merupakan ranah DPRD Maluku dan kami sebagai masyarakat Tanimbar menunggu dan ingin mengetahui seperti apa hasilnya. Intinya kami menunggu langkah nyata sehingga masyarakat Tanimbar juga tidak dirugikan,”harap Salvin. (L03)