Oce Finanlampir

LASKAR – Kicauan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Apolonia Laratmase terkait kekosongan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) di RSUD P.P.Magretty, Saumlaki bak gayung bersambut.

Setelah Kadis Kesehatan dr.Edwin Tomasoa menjelaskan kondisi kekosongan beberapa jenis obat di RSUD, kini Ketua Pemuda Mandriak Oce Fenanlampir yang juga mantan Ketua Komisi C DPRD periode 2009-2014 menantang Apolonia Laratmase menyumbangkan dana resesnya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kekosongan obat.

Kepada LASKAR, Jumat (23/10/2020) Finanlampir menantang politisi Partai Gerindra ini, untuk menyumbang dana resesnya demi membantu kekosongan obat seperti yang disuarakan. 

“Sebagai Ketua Komisi B yang juga duduk dalam Badan Anggaran (Banggar) dan bermitra dengan Dinas Kesehatan, Latarmase kan juga terlibat dalam penyusunan anggaran. Nah, karena kondisi pandemi dengan recofusing anggaran, apakah Laratmase bersedia menyumbangkan dana resesnya sebagai partisipasi wakil rakyat melihat persoalan daerah saat ini,”tantang Oce Finanlampir.

Dikatakan, selama Covid-19 banyak wakil rakyat di beberapa daerah yang menyumbangkan dana resesnya untuk membantu pemerintah mengatasi situasi pandemi Covid-19.

“Ibu Laratmase secara pribadi atau anggota DPRD yang lain bisa tidak menyumbangkan dana resesnya tahun 2020 ini untuk membantu pemerintah dalam mengatasi situasi pandemic saat ini atau tidak. Yah, lumayan kan kalau dana reses Rp 40 juta sekali reses dan satu tahun 120 juta. Nah, kalau semua wakil rakyat menyumbangkn dana reses untuk membantu masyarakat setidaknya membantu sejumlah masalah yang dihadapi salah satunya kekosongan obat-obatan yang digembar gemborkan Laratmase,”tutur Oce.

Finanlampir menambahkan, kondisi negara yang sementara menghadapi krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19 saat ini, terjadi pergeseran-pergeseran anggaran. Termasuk memotong suplay dana pusat ke daerah, yakni Dana Aloksi Umum (DAU).

“Kalau tidak salah DAU kita dipotong sebesar Rp 258 milyar. Sedangkan yang kita tahu, sekali anggota DPRD lakukan reses itu capai Rp 40 juta sekali jalan per orang,” ujarnya.

Ditambahkan, Pemda Kepulauan Tanimbar dalam hal ini Bupati dan jajarannya telah memangkas secara besar-besaran anggaran perjalanan dinas. 

“Maka sebagai lembaga yang terhormat, tidak menutup kemungkinan melakukan hal yang sama. Apa salahnya kita sedikit berbagi dari kelebihan kita. Biar perlu, kami pemuda Mandriak akan menggalang dana sukarela untuk membantu Pemda. Kami tidak lihat siapa dan siapa, tetapi demi kepentingan rakyat,” ungkapnya. (L03)