Alex Belay

LASKAR – Langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada mahasiswa asal KKT di luar Kota Saumlaki patut diberikan apresiasi.

Kendati dari sejumlah informasi yang beredar ada sebagian mahasiswa yang belum memperoleh bantuan, namun bantuan tersebut bukti kepedulian Pemerintah Daerah kepada mahasiswa asal KKT di perantauan dalam menghadapi situasi pandemic Covid-9 saat ini.

Demikian disampaikan salah satu tokoh musa asal KKT Alex Belay, Jumat (19/06/2020).

Kendati ada sebagian mahasiswa yang belum menerima bantuan, namun Belay mengaku tidak mau menyalahkan Pemerintah Daerah KKT maupun adik-adik HIMAPEL sebagai penanggungjawab dalam bantuan tersebut. 

Namun, Belay sangat menyayangkan tidak ada pengawasan dari Pemda KKT saat penyaluran bantuan tersebut. 

“Semestinya pembagian bantuan itu diawasi oleh Pemda. Misalnya Pemda KKT menunjuk seseorang sebagai perpanjangan tangan untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran bantuan sehingga ketika terjadi problem maka ada unsur yang turut bertanggung jawab diluar adik-adik HIMAPEL,”saran Belay 

Lantaran itu, dirinya berjanji akan mengumpulkan data-data dan bukti sehingga bisa menjadi rujukan untuk membuktikan data penerima bantuan di lapangan. 

Belay justru mempertanyakan metode verifikasi data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah. “Saya pernah bertanya ke Pengurus HIMAPEL secara langsung dan jawaban mereka data yang di masukan tidak sesuai format. Ini kan lucu kalau jawaban seperti ini,”jelasya seraya menduga verifikasi data hanya bersifat formalitas. 

Bantuan ini diberikan untuk adik-adik mahasiswa dan bukan diberikan kepada Paguyuban desa. “Data Boleh saja dari sana (Saumlaki) tapi yang namanya mahasiswa KKT wajib mendapat bantuan selama masih tercatat sebagai mahasiswa aktif,”tegas Belay.

Dirinya meminta adik-adik HIMAPEL untuk transparan dan membuka data ke public, sebab semua mahasiswa diluar Saumlaki berhak mendapat sentuhan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. 

“Saya cuma menginginkan data itu dibuka ke Publik dan memastikan sungguh bahwa semua mahasiswa aktif harus mendapatkan bantuan dimaksud itu saja. Oleh karena itu Belay meminta ada kearifan dan kebijaksanaan oleh pemerintah daerah sehingga dapat mengakomodir mahasiswa lain yang belum tersentuh oleh bantuan dimaksud,”saran Belay

Dirinya meminta Kepala Dinas Sosial KKT memberikan pernyataan resmi agar Pemerintah Daerah tidak menyalahkan adik-adik HIMAPEL dalam penyaluran bantuan tersebut. 

“Kadis Sosial jangan diam lalu melempar bola panas ini kepada adik-adik HIMAPEL,”sesal Belay. (L03)