LASKAR – Mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan mengusulkan masa kepala daerah diperpanjang untuk menghadapi kekosongan jabatan di 271 daerah menjelang Pemilu 2024.
Pakar otonomi daerah ini menilai, perlunya diperpanjang karena kekosongan jabatan sebagai imbas Pemilu serentak cukup panjang sehingga penjabat yang mengisi perlu konsentrasi lebih.
Menanggapi usulan tersebut, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai, masukan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri, untuk menyikapi masalah kekosongan jabatan yang akan terjadi mulai tahun depan.
“Masukan ini perlu jadi pemikiran bagi pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri untuk menyikapi kekosongan yang terjadi,” katanya kepada pers (4/10/2021), seperti dilansir merdeka.com
Guspardi mengingatkan, saat ini tidak ada aturan untuk mengakomodir perpanjangan jabatan kepala daerah. Yang ada dalam undang-undang hanya jabatan yang kosong akan digantikan oleh penjabat kepala daerah.
“Jadi yang jadi persoalan regulasinya apakah mengakomodir gagasan atau ide disampaikan Pak Djohermansyah. Kecuali ada aturan mengatur hal itu kepala daerah yang habis masa jabatan diperpanjang. Kalau ada aturan mengatur itu serta merta gak usah diperbincangkan,”ujar politikus PAN ini.
Bila dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang-undang (Perppu), menurut Guspardi tidak bisa begitu saja Perppu dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Namun, menurutnya usulan ini bisa jadi diskursus bagi pemangku kepentingan.
Apabila dirasa Perppu perlu dikeluarkan untuk mengatur perpanjangan kepala daerah karena kekosongan jabatan kepala daerah sangat banyak dan cukup panjang.
“Kita lakukan diskursus. Kita bisa saja meminta kepada pemerintah kalau ini terbaik bahwa Perppu yang harus dikeluarkan kenapa tidak, kalau ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan kesinambungan pemerintahan ke depan di mana masa jabatan ini masa yang panjang yang belum pernah terjadi selama ini dengan jumlah sangat banyak,” jelasnya.
Diberitakan, mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Djohermansyah Johan mengusulkan, masa jabatan kepala daerah diperpanjang. Hal ini dinilai menjadi solusi terbaik. Sebab, 271 daerah akan mengalami kekosongan kepemimpinan sebelum Pemilu 2024.
“Ada konsep di saya, diperpanjang saja masa jabatan Kepala Daerah yang sekarang,” kata Djohermansyah kepada awak media.
Djohermansyah menjabarkan, kekosongan jabatan di Pemda kali ini cukup panjang. Mencapai dua tahun. Sehingga butuh konsentrasi lebih bagi penjabat yang dipilih nantinya.
Lalu bagaimana dengan tugas para penjabat tersebut di kementerian asal.
Ditambah lagi, kondisi menjelang masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan berakhir. Dibutuhkan konsentrasi yang penuh bagi para kementerian untuk membantu kerja pemerintah.
“Maka itu bisa membuat terganggunya kinerja di kantor Kementerian/Lembaga yang ada di pusat,” ujar Djohermansyah.
Sementara, apabila masa jabatan kepala daerah diperpanjang, persoalan kekurangan birokrat di kementerian bisa teratasi. Di samping itu, pemerintah daerah juga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun hanya saja, kendalanya adalah aturan perpanjang masa jabatan kepala daerah itu sendiri.
“Ketimbang mengangkat Pj ASN. Supaya jangan mengganggu kinerja penyelenggara pemerintahan pusat sendiri. Reasoning-nya kayak gitu. Tapi belum ada UU-nya, belum ada aturannya kalau itu,” imbuhnya. (*/L03)