Walikota Ambon Richarrd Louhenapessy bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Loaly saat berdialog di Gedung Kementrian Hukum dan HAM, Kamis (07/08/2020) (dok-Humas Pemkot)

LASKAR – Dalam waktu dekat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan membagikan bantuan bagi keluarga para Napi yang ada dalam teritori Kota Ambon.

LaskarMaluku

Hal itu disampaikan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy sesaat setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Kamis (07/08/2020) sore di Gedung Kementerian Hukum dan HAM – Jakarta.

LaskarMaluku

LaskarMaluku

“Sebagai wujud kepedulian Pemerintah terhadap rakyatnya, Pemerintah Kota Ambon ingin memberikan bantuan kepada keluarga para Napi di empat tempat didalam teritori Kota Ambon, antara lain Lapas, Rutan, Napi Perempuan Anak. Total Napi tercatat sebanyak 1.011 orang, namun data itu akan kami verifikasi lagi, karena tujuannya kami akan bantu Napi yang kurang mampu dan yang betul-betul membutuhkan,” kata Walikota.

LaskarMaluku

Rencana pemberian bantuan tersebut, kemudian dikoordinasikan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan oleh Menteri Hukum dan HAM, Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Walikota Ambon diundang untuk melakukan pertemuan bersama Menteri.

“Dalam pertemuan tersebut, Pak Menteri memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Kota Ambon yang ingin memberikan bantuan dan pembinaan bagi para Napi yang ada di Ambon terutama di era pendemi COVID,” imbuh Walikota.

Untuk itu, kata Walikota, Menteri akan menugaskan Dirjen PAS untuk datang ke Ambon dan menghadiri acara penyerahan. “Sekaligus untuk mewujudkan kemitraan antara Pemkot Ambon dan Kemenhum dan HAM,” aku Walikota.

Ditambahkan, selain pemberian bantuan dalam bentuk bansos, Pemkot juga akan memberikan bantuan seperangkat alat keterampilan bagi para Napi.

“Maksud dari pemberian alat tersebut adalah agar para napi dapat menyalurkan bakat serta keterampilan mereka yang berujung pada peningkatan kesejahteraan mereka sendiri,” aku Walikota.

Dalam kaitan dengan itu, Pemkot dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM telah mengadakan rapat koordinasi untuk pelaksanaannya dan diperkirakan akan dilaksanakan setelah Hari Kemerdekaan, 17 Agustus mendatang.

“Ini merupakan bagian dari peringatan hari kemerdekaan, semangat solidaritas sosial yang kita wujudkan kepada sesama,” tutupnya.

Diketahui, dalam pertemuan tersebut, Walikota Ambon didampingi Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Bapedda Litbang Kota Ambon, J.Aponno. (*/MCAMBON)