AMBON, LaskarMaluku.com – Komisi III DPRD Provinsi Maluku, menggelar rapat koordinasi bersama dengan mitra terkait, dalam rangka persiapan pengawasan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)- Maluku.
Dalam Rapat tersebut membahas sejumlah infrastruktur pembangunan Nasional Jalan dan Jembatan yang ada di Wetar, Kisar, Leti, Moa, Marsela dan pulau Babar yang di kerjakan oleh pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Xvi Ambon Maluku dan Maluku Utara (Malut) yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022.
Rapat yang berlangsung tertutup di gelar di lantai 2 ruang sidang paripurna DPRD Maluku, Kamis (9/3/2023).
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku,. Frangkois A.Orno, S.IP, menyatakan terkait dengan rapat hari ini dalam rangka koordinasi untuk kami menyelesaikan pengawasan tahap 1 karena masih tersisa satu kabupaten yang belum kami selesaikan yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan ini memang Komisi III lagi fokus untuk Bagaimana bisa melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh mitra untuk mengalokasikan waktu yang tepat untuk kami harus segera ke MBD.
“Karena menurut kami strategis cukup penting dalam pengawasan ini karena memang berkaitan dengan alokasi APBD Tahun 2022 untuk BPJS dari pihak Balai itu cukup besar, misalnya BPJN di Marcella begitu juga di Pulau Babar begitu juga di tempat lain,”ungkap Orno, kepada wartawan usai melakukan rapat bersama mitra terkait.
Dirinya mengatakan, MBD cukup strategis dan cukup penting dalam pengawasan ini karena memang berkaitan dengan alokasi APBD tahun 2022 untuk BPJN dari pihak Balai itu cukup besar, misalnya BPJN, mobiler di Marsela, begitu juga di pulau Babar begitu juga ditempat lain
“Memang di MBD itu ada enam ruas jalan yang memang statusnya adalah jalan nasional sehingga memang ini juga menjadi fokus kami untuk kami harus mengalokasikan waktu yang cukup tepat dan berkoordinasi secara baik agar supaya pengawasan yang kami lakukan ini betul-betul bisa lalu efektif,”tandas Orno. (L06)
Menurutnya, berkaitan dengan empat Kabupaten yang kami telah selesai melakukan pengawasan, kami belum ada pada tahapan evaluasi kami sifatnya masih evaluasi pendampingan aja tapi berkaitan dengan kinerja belum.
“Jadi mungkin setelah selesai tahap 1 baru kami ada dalam rapat evaluasi kinerja berkaitan dengan seluruh pengawasan berkaitan dengan tahap 1 karena kami tadi sudah sepakat untuk seluruh pengawasan tahap 1 diselesaikan baru kita masuk pada evaluasi kinerja yang telah kami lihat langsung di lapangan,” Jelasnya.
Dikatakan, BPJN menyangkut dengan berapa besar anggaran, sambungnya karena hari ini tidak hadir sehingga tidak dapat kami pastikan.
Kami lalu melakukan konfirmasi langsung tapi rencana besok kami akan undang lagi agar supaya kami dapat pastikan berkaitan dengan seluruh anggaran Tahun 2022 itu nominalnya berapa dan itu nanti besok baru akan kita bahas bersama.
“Kemudian pekerjaan yang dikerjakan didalamnya ada jalan ada jembatan itu nasional dan itu ada di enam wilayah yang berbeda, yakni kalau tidak salah, itu karena setau saya itu Wetar itu bagian dari APBN BPJN punya, begitu kisar begitu juga Leti, Moa, Marsela dan pulau Babar,” Pinta Orno.
Dirinya menuturkan berkaitan dengan empat Kabupaten yang telah selesai melakukan pengawasan, belum ada pada tahapan evaluasi, karena masih sifatnya evaluasi pendampingan, sementara evaluasi kinerja belum.
“Jadi mungkin setelah selesai tahap 1 baru kami ada dalam rapat evaluasi kinerja berkaitan dengan seluruh pengawasan berkaitan dengan tahap 1 karena kami tadi sudah sepakat untuk seluruh pengawasan tahap 1 diselesaikan baru kita masuk pada evaluasi kinerja yang telah kami lihat langsung di lapangan,”jelasnya.
Ketika ditanya soal anggaran, Orno mengaku jika dari pihak BPJN tidak hadir, sehingga belum bisa dipastikan.
“Kami lalu melakukan konfirmasi langsung tapi rencana besok kami akan undang lagi agar supaya kami dapat pastikan berkaitan dengan seluruh anggaran Tahun 2022 itu nominalnya berapa dan itu nanti besok baru akan kita bahas Bersama,”ungkapnya seraya menambahkan, pekerjaan yang dikerjakan didalamnya ada jalan ada jembatan itu nasional dan itu ada di enam wilayah yang berbeda.
Empat kabupaten dan kota yang telah didatangi Komisi III untuk pengawasan tahap 1, yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kota Tual. Sementara, MBD yang masuk tahap 1 pengawasan Komisi yang membidangi infrastruktur dan keuangan itu, bakal melihat langsung program dan kegiatan mitra dalam waktu dekat. (L04)