LASKAR – Anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno siap membantu Pemkot Ambon dan Kodam XVI Pattimura untuk pendanaan bagi revitalisasi benteng Victoria.
Pasalnya, upaya revitalisasi membawa dampak relokasi markas Kodam XVI Pattimura ke Tawiri, sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar.
Selama ini situs benteng Victoria, menjadi markas Kodam XVI Pattimura dan sebentar lagi bakal dialihkan sebagai aset Pemkot Ambon.
Rano Karno mengakui, merasa terpanggil setelah mengetahui penetapan benteng Victoria sebagai salah satu cagar budaya nasional. Sebagai budayawan, dia sepenuhnya mendukung dengan menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi X bersama Pemkot Ambon dan tim.
Menurut mantan Gubernur Banten ini, setelah membaca surat masuk dari Pemkot Ambon, dia antusias ikut pertemuan dan ingin mengetahui secara langsung letak masalah, dan ingin membantu mengatasi masalah.
‘’Saya ingin membantu mencarikan jalan keluar, sebab akan terkendala anggaran yang cukup besar,’’ katanya saat rapat dengar pendapat, Kamis (20/2/2020) di ruang sidang Komisi X DPR RI.
Dikatakan, pemerintah Indonesia sudah bisa menjadikan persoalan di Ambon sebagai prioritas karena berkaitan dengan kebudayaan dan sejarah.
“Secara otomatis sebagai situs budaya nasional yang penuh dengan kisah sejarah, akan menarik wisatawan datang berkunjung,” jelasnya sembari berjanji siap mengawal proses ini dan akan datang langsung ke Ambon melihat dari dekat situs benteng Victoria dan lokasi baru markas Kodam XVI Pattimura di Tawiri.
Senada dengan Rano Karno, anggota Komisi X lainnya, Arifin Djohar juga mendukung perjuangan Pemmkot Ambon dan KOdam XVI Pattimura.
“Banyak sekali bukti sejarah tentang benteng Victoria yang masih ada di Negeri Belanda. Kiranya tim kerja dapat meluangkan waktu ke Belanda guna mengambil semua dokumen tentang benteng Victoria yang ada di sana, sehingga sejarah penting tentang perjuangan bangsa tidak hilang,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini menyatakan siap mendukung langkah Pemkot Ambon dan Kodam XVI Pattimura.
“Kami siap memfasilitasi agar anggarannya bisa disiapkan sesuai kebutuhan dari APBN,” tutupnya. (*/POM)