 |
| Rudi Fofid (pic.) |
Ketika membaca di media sosial, akan lahir sebuah surat kabar baru bertajuk Koran Laskar, saya memperlihatkannya kepada seorang jurnalis. “Kita bakal punya adik baru.” Artinya, kita bukan lagi koran paling bungsu. Lalu kami tertawa.
Koran Laskar edisi perdana akhirnya tiba di tangan saya. Banner merah dan teks putih: Koran Laskar, segala yang tertulis selalu abadi. Ada tiga judul berita di halaman depan yang mencolok, dengan diksi berkonotasi keras, perang. Tampar; Sam Latuconsina Dapa Tampar. Versus; Blok Marsela vs Blok Selaru; dan Kudeta; Edwin Huwae Hadapi Kudeta. Ini berita keras.
Saya tinggalkan berita keras itu sebab ada aksentuasi lain yang menjerat mata. Foto Richard Louhenapessy menyepak bola, judul jendela-jendela untuk masuk ke halaman tiga: Richard Bentuk Paparisa Baru. Di kaki, ada iklan ucapan selamat atas penerbitan Koran Laskar; dan yang cukup mencuri pandang adalah pada rubrik sekenanya, ada judul: Membaca Kecenderungan RL, ditulis oleh Martin Langoday.
Saya masih membolak-balik di kolom redaksi, o Martin Langoday adalah pemimpin umum/penanggungjawab sedangkan Reyndy Manaha sebagai pemimpin redaksi. Saya senang ada Reyndy sebagai pemimpin redaksi. Ini sebuah kaderisasi yang berjalan. Saya kenal Reyndy di GMKI, dan dalam rekrutmen jurnalis harian Kompas, dia sudah sampai di dua kandidat terakhir.
Kembali ke faktor Richard Louhenapessy yang menjadi aksentuasi di halaman pertama, lantas di halaman tiga dengan judul yang lebih baterek: Amato Sam…Richard Bentuk Paparisa Baru. Saya tergoda meliarkan imajinasi. Jangan-jangan, ini koran politik untuk dukung-mendukung calon kepala daerah yang tidak lain adalah Richard Louhenapessy.
Saya tidak ingin bertanya kepada Martin Langoday atau Reyndy Manaha tentang sejauh mana independensi Koran Laskar. Sebab, saya menghormati otonomi redaksi, dan rumah tangga mereka. Toh, sebuah koran adalah independen atau dependen. Kalau independen, jalanilah sebagai pilihan politik surat kabar. Juga kalau dependen, jalanilah sebagai dependen, yang penting jujur. Jangan sampai memproklamirkan diri sebagai independen tapi ternyata dependen.
Sebenarnya, riwayat kemesraan jurnalis, surat kabar, politik dan perjuangan di Maluku bukanlah hal baru. Setelah surat kabar pertama di Maluku Penghentar (1894-1902) yang berorientasi pada kekristenan, lantas Ambon Vooruit (1917-1919) yang berorientasi kemajuan pendidikan, muncullah surat kabar Sait (Sarekat Ambon Ina Tuni). Ini koran politik pertama di Indonesia yang digagas dan dikerjakan oleh jurnalis merangkap politisi.
Alexander Jacob Patty sebagai pendiri partai politik lokal bernama Sarekat Ambon, berkolaborasi dengan nona Ambon Ina Bala Wattimena sang pendiri organisasi perempuan pribumi Ina Tuni. Sait yang garang, langsung menjadi musuh Belanda dan musuh para politisi Kristen yang moderat. Tidak heran, Patty kena. Walau sempat menjadi anggota “DPRD Ambon” zaman Belanda, dia kemudian diciduk, dibuang ke luar Ambon karena garis perjuangannya yang ekstrim yakni melawan Belanda, tanpa negosiasi. Lawan, bila perlu dengan senjata.
Pada masa pendudukan Jepang, hanya ada surat kabar Sinar Matahari. Itu pun atas perjuangan EU Pupella, Ot Pattimaipau, Said Bachmid, L.E. Manuhua dan Amin Ely. “Jurnalis-jurnalis ini kerjanya menulis. Kalau koran dilarang, para jurnalis akan kehilangan pekerjaan. Mereka akan melawan dengan cara lain yang lebih bahaya. Jadi, jangan larang. Mari kerja sama,” kata Pupella di kantor Kempetai Ambon, lalu Jepang setuju.
Nah, di koran Sinar Matahari, Ot Pattimaipau menjadi pemimpin redaksi. Mereka menggunakan politik kerjasama untuk mendukung saudara tua Jepang mengusir Belanda, sambil membangun kesadaran nasionalisme Indonesia. Begitulah politik media, pada waktu itu.
Politik media paling sengit terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia. Partai Indonesia Merdeka menerbitkan surat kabar Masa. Jurnalisnya E.U.Pupella, Said Bachmid, Ot Pattimaipau, L. E. Manuhua dan M. Amin Ely. Mereka punya haluan politik pro NKRI yang dipimpin Bung Karno-Bung Hatta. Tentu, hal ini tidak sejalan dengan loyalis Negara Indonesia Timur (NIT). Polisi NIT sempat menyerbu kantor redaksi Masa dan menganiaya Amin Ely.
Surat kabar Masa punya musuh yakni surat kabar Suluh Ambon, Suara Rakyat Maluku dan Siwalima. (Bukan harian Siwalima saat ini). Koran-koran yang kontra Masa memang punya afiliasi politik ke RMS. Redaktur Siwalima Z. Pesiwarissa kemudian dikenal sebagai salah satu menteri kabinet RMS.
Koran Tifa (1954-1959) oleh Yayasan Pembina, sempat mengkritik Soekarno yang memasukkan unsur PKI dalam kabinet. Akibatnya, Kasdam XV/Pattimura membreidel koran ini. Tifa dengan wartawan-wartawan HB. Hamid, M. Amin Ely dan Gerard Engels memang punya haluan nasionalis dan tidak setuju dengan idiologi komunis.
KH Ali Fauzi, semasa muda pernah menjadi jurnalis yang keras. Sebagai aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Ali Fauzi dan Mohsen Hatala menerbitkan Suara Islam Maluku. Ini juga koran politik yang berorientasi pada Partai Masyumi. Politik Masyumi yang keras juga membuat Ali Fauzi masuk bui karena hanya satu tulisan berjudul “Sukarno sebaiknya berhenti sebagai presiden”.
Bila diurai lebih lengkap, maka banyak jurnalis di Maluku adalah jurnalis yang akrab dengan politik. Mereka adalah jurnalis merangkap politisi, dan menjadi anggota DPRD atau kepala daerah. Tidak sedikit jurnalis menjadi DPRD dan kepala daerah. Beberapa yang bisa disebut antara lain A. J. Patty, Johan Tupamahu, Amin Ely, EU Pupella, Ety Manduapessy, Memet Latuconsina, John Mailoa, Jopie Papilaya, FFH Matrutty, Bito Temmar, Marten Waremra, Agus Jaftoran, Kutny Tuhepaly, dan banyak lagi.
Meskipun merangkap jurnalis dan politisi, para tokoh Maluku sanggup berselancar pada ombak vivere vericoloso. Mereka terjun di dunia jurnalistik dengan segenap konsekuensinya, dan juga politik dengan konsekuensinya. Menjadi jurnalis, bisa dipukul, ditangkap masuk penjara, dibui, bahkan dibunuh. Menjadi politisi, bisa naik-turun jabatan politik, bisa disingkirkan, bahkan juga masuk bui dan dibunuh. Tentu, makin rumitlah memilih menjadi jurnalis dan politik sekaligus.
Koran Laskar, boleh jadi memilih posisi lebih rumit untuk berselancar pada ombak vivere vericoloso. Tetap hidup dalam bahaya. Jurnalisnya tidak main politik kekuasaan, tidak terjun ke politik, melainkan mempraktikkan politik media. (Bandingkan sikap The Jakarta Post yang dalam tajuk rencana menyatakan terang-terangan mendukung Jokowi-Jusuf Kalla). Orang-orang The Jakarta Post tidak menjadi pengurus partai, tetapi mereka memainkan politik media yang tidak kalah strategis.
Dengan memilih nama Laskar (yang artinya, tentara; kelompok serdadu; pasukan), nampaknya koran ini sedang menghadapi sebuah perang politik. Maka tidak heran, judul-judul berita edisi perdana seperti yang dikemukakan di atas. Keras!
Bagi saya, ada beberapa kata kunci sekaligus yang mesti menjadi pertimbangan jurnalis yakni independen, netralitas, proporsional, otonom. Media perlu independen (atau dependen) harus jelas atas keputusan yang otonom, bukan karena sebuah tekanan politik atau ekonomi. Pemberitaan yang proporsional adalah idialisme, dan ada dua komponen penilai yang lebih berkuasa yakni Dewan Pers sebagai penjaga etika, dan publik sebagai komponen yang berhak mendapat pelayanan.
Bahwa Koran Laskar berpihak pada salah satu calon tertentu, dan bukan menjadi ondebow partai politik, itu dua hal yang harus dilihat secara bening. Koran ini baru sampai pada edisi perdana. Masih ada hari-hari terbit berikutnya. Menarik untuk melihat tarian cakalele yang dipertontonkan Laskar. Tarian perang ini baru dimulai. Tifa masih berbunyi. Cakelele di lini vivere vericoloso, bagai menari cakalele di atas pagar Jembatan Merah Putih, tanpa pengaman. (*)